Lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia telah meningkatkan kematian. Hingga 4 Juli 2021, data nasional setidaknya mencatat 60.582 orang meninggal terkonfirmasi positif melalui hasil usap PCR.
Angka kematian terkait Covid-19 yang sebenarnya diperkirakan jauh lebih banyak. Sebab, data tersebut tidak memasukkan jumlah mereka yang meninggal dengan status probable, atau yang mengalami gejala klinis penyakit infeksius Covid-19.
Konsorsium Masyarakat untuk Kesehatan Publik menilai kondisi di lapangan semakin buruk. Sebab berdasarkan data yang dikumpulkan oleh LaporCovid-19 dari pemberitaan media massa dan media sosial menyebut hingga 4 Juli 2021, 291 orang meninggal saat melakukan isolasi mandiri di rumah.
Ini seiring dengan laporan puluhan orang meninggal karena tidak mendapatkan bantuan oksigen di IGD RS Sardjito.
Artinya, kolapsnya fasilitas kesehatan yang menyebabkan pasien Covid-19 kesulitan mendapatkan layanan medis yang semestinya bukan isapan jempol semata.
Atas alasan itu, Konsorsium Masyarakat untuk Kesehatan Publik yang terdiri dari YLBHI, LaporCovid-19, ICW dan Lokataru bersama dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) mendesak pemerintah untuk meminta maaf.
Inisiator LaporCovid-19, Irma Hidayana mengatakan bahwa pemerintah perlu mengakui kondisi sudah gawat darurat dan meminta maaf serta menunjukkan empati.
“Perlu berhenti melakukan komunikasi yang mencitrakan bahwa kita sedang baik-baik saja yang justru mengakibatkan rendahnya kewaspadaan masyarakat terhadap masifnya penularan Covid-19,†tuturnya dalam seri diskusi bertajuk “Gagalnya Indonesia Menyelamatkan Rakyat†yang digelar virtual, Senin (5/7).
Turut hadir sebagai pembicara acara ini, Muhammad Isnur dari YLBHI, Herlambang Wiratraman dari LP3ES, Lalola Easter dari ICW.
Adapun dalam simpulan diskusi ini, Konsorsium Masyarakat untuk Kesehatan Publik mendesak agar pemerintah mengambil langkah luar biasa untuk menekan laju kegawatdaruratan pandemi.
Pertama mereka mendesak pemerintah meminta maaf kepada publik atas situasi ini dan memberikan solusi bantuan konkret terhadap keluarga yang berjuang mendapatkan perawatan Rumah Sakit/ICU/dan layanan medis lainnya.
Kedua, melakukan pembatasan yang lebih ketat dari PPKM Mikro, yaitu dengan menekan kelonggaran pekerja sektor esensial untuk mengurangi laju pergerakan dan transmisi virus di tingkat komunitas;
Selanjutnya meminta pemerintah harus melakukan pembaruan data secara realtime, yang bukan hanya menuliskan angka statistik, tapi harus merefleksikan kondisi yang sesungguhnya.
Konsorsium Masyarakat untuk Kesehatan Publik juga meminta pemerintah meningkatkan semua upaya surveilans, termasuk meningkatkan tes secara masif dan signifikan serta mempermudah testing dan cakupan vaksinasi.
Terakhir mereka meminta pemerintah menyudahi komunikasi yang mencitrakan baiknya situasi dan beralih ke komunikasi risiko yang berempati, akuntabel dan merefleksikan kegawatdaruratan di masyarakat dan faskes sesungguhnya di lapangan, sehingga menumbuhkan kewaspadaan bagi masyarakat untuk taat menjalankan protkes.
