Pandu Riono: Anies Sudah Usulkan Pengetatan Sejak Mei, Tapi Ditolak Pusat

Sebelum Presiden Joko Widodo menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dimulai sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ternyata sudah lebih dulu mengusulkan dilakukan pengetatan di Jawa-Bali.

Hal itu terungkap melalui cuitan Epidemiolog Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, lewat akun Twitter @drpriono1 yang dikutip Kantor Berita RMOLJakarta, Senin (5/7).

Dalam unggahan tersebut, Pandu Riono berujar bahwa Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin sebenarnya sudah memprediksi adanya pelonjakan kasus yang terjadi pada Juni 2021.

"Akhir Mei setelah mendengarkan masukan Tim Pandemi @fkmui tentang potensial lonjakan yang dapat terjadi, @aniesbaswedan segera usulkan ke pemerintah pusat agar segera dilakukan pengetatan maksimal Jawa-Bali," begitu bunyi cuitan Pandu.

Namun, pemerintah pusat menolak usulan Anies tersebut. Epidemiolog UI itu menduga pemerintah pusat lebih mempertimbangkan urusan ekonomi ketimbang menanggulangi Covid-19.

Pandu juga menyebut ada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), tapi yang terpikir hanya soal PEN.

Saat dihubungi, Pandu menyampaikan, Anies mengusulkan pengetatan ketika dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana pada Mei lalu.

Pandu lantas menanyakan apa hasil rapat tersebut. Anies menjawab pemerintah pusat belum menerima usulan pengetatan.

Lanjut Pandu, Anies Baswedan tak menyebutkan alasan penolakan karena isu ekonomi.

Kasus Covid-19 di ibukota terus melonjak setiap harinya. Gubernur Anies Baswedan sempat mengatakan, peningkatan penularan virus corona terjadi sejak akhir Mei 2021. Dia menduga varian baru Covid-19 jadi penyebabnya.

Di Jakarta, selain penambahan jumlah kasus, pecah rekor turut terjadi pada pemakaman dengan protap Covid-19 di Jakarta yang mencapai 392 jenazah dalam sehari pada Minggu kemarin (4/7).