Berita

TPLF desak pasukan Eritrea untuk tinggalkan Tigray/Net

Dunia

TPLF: Pasukan Eritrea Harus Tinggalkan Tigray Jika Ingin Gencatan Senjata Disepakati

SENIN, 05 JULI 2021 | 12:44 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) memberikan persyaratan kepada pemerintah federal Ethiopia sebelum mengadakan pembicaraan mengenai gencatan senjata. Persyaratan tersebut adalah penarikan total pasukan Eritrea dari Tigray.

Dalam sebuah pernyataan pada Minggu (4/7), TPLF mengidentifikasi diri sebagai "Pemerintah Tigray". Mereka mengatakan akan menerima gencatan senjata jika ada jaminan tidak ada invasi lebih lanjut. Selain itu, sejumlah kondisi juga harus dipenuhi sebelum kesepakatan gencatan senjata resmi disepakati.

"Pasukan penyerang dari Amhara dan Eritrea harus mundur dari Tigray dan kembali ke wilayah mereka sebelum perang," tegas jurubicara TPLF Gatachew Reda, seperti dikutip Reuters.


Selain penarikan pasukan Eritrea, TPLF juga menginginkan akses tak terbatas untuk bantuan ke Tigray, serta penyediaan penuh layanan penting seperti listrik, telekomunikasi, perbankan, perawatan kesehatan dan pendidikan.

Di samping itu, TPLF meminta PBB membentuk badan independen untuk menyelidiki kejahatan perang dan badan untuk mengawasi pelaksanaan setiap perjanjian gencatan senjata.

Pembebasan segera semua pemimpin politik dan anggota TPLF juga perlu dilakukan segera.

TPLF merupakan partai yang berkuasa di Tigray. Namun kemudian digulingkan oleh pasukan Ethiopia pada November tahun lalu setelah pemerintahan Perdana Menteri Abiy Ahmed menuduh TPLF menyerang pangkalan militer.

Pemerintah juga dilaporkan meminta kekuatan tambahan dari Eritrea untuk mengusir TPLF dari Tigray. Kehadiran pasukan asing itu menambah rumit konflik yang membuat ribuan warga Tigray melarikan diri.

PBB memperkirakan, lebih dari 400 ribu orang di wilayah itu sekarang menghadapi kelaparan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya