Berita

TPLF desak pasukan Eritrea untuk tinggalkan Tigray/Net

Dunia

TPLF: Pasukan Eritrea Harus Tinggalkan Tigray Jika Ingin Gencatan Senjata Disepakati

SENIN, 05 JULI 2021 | 12:44 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) memberikan persyaratan kepada pemerintah federal Ethiopia sebelum mengadakan pembicaraan mengenai gencatan senjata. Persyaratan tersebut adalah penarikan total pasukan Eritrea dari Tigray.

Dalam sebuah pernyataan pada Minggu (4/7), TPLF mengidentifikasi diri sebagai "Pemerintah Tigray". Mereka mengatakan akan menerima gencatan senjata jika ada jaminan tidak ada invasi lebih lanjut. Selain itu, sejumlah kondisi juga harus dipenuhi sebelum kesepakatan gencatan senjata resmi disepakati.

"Pasukan penyerang dari Amhara dan Eritrea harus mundur dari Tigray dan kembali ke wilayah mereka sebelum perang," tegas jurubicara TPLF Gatachew Reda, seperti dikutip Reuters.


Selain penarikan pasukan Eritrea, TPLF juga menginginkan akses tak terbatas untuk bantuan ke Tigray, serta penyediaan penuh layanan penting seperti listrik, telekomunikasi, perbankan, perawatan kesehatan dan pendidikan.

Di samping itu, TPLF meminta PBB membentuk badan independen untuk menyelidiki kejahatan perang dan badan untuk mengawasi pelaksanaan setiap perjanjian gencatan senjata.

Pembebasan segera semua pemimpin politik dan anggota TPLF juga perlu dilakukan segera.

TPLF merupakan partai yang berkuasa di Tigray. Namun kemudian digulingkan oleh pasukan Ethiopia pada November tahun lalu setelah pemerintahan Perdana Menteri Abiy Ahmed menuduh TPLF menyerang pangkalan militer.

Pemerintah juga dilaporkan meminta kekuatan tambahan dari Eritrea untuk mengusir TPLF dari Tigray. Kehadiran pasukan asing itu menambah rumit konflik yang membuat ribuan warga Tigray melarikan diri.

PBB memperkirakan, lebih dari 400 ribu orang di wilayah itu sekarang menghadapi kelaparan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya