Desak Pemerintah Tutup Pintu Masuk Internasional, DEEP Karawang: Ini Sudah Mendesak Dan Darurat

Kabar kembali masuknya sejumlah warga negara asing (WNA) di tengah penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat jelas tak menunjukkan empati kepada masyarakat yang dipaksa berdiam di rumah dan kehilangan penghasilan.

Bagi Koordinator Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Karawang, Gustiawan, kejadian itu sangat melukai hati rakyat Indonesia. Sebab, masyarakat diminta untuk membatasi diri dalam segala urusan namun di lain pihak WNA bisa bebas masuk ke Indonesia. Padahal saat ini Indonesia sudah dimasuki varian baru Covid-19 yang jelas-jelas berasal dari luar negeri.

"Maka akan sangat percuma jika di dalam negeri mobilitas domestik dibatasi, namun mobilitas internasional yang berpotensi membawa virus dibiarkan bebas. Ini sangat kontraproduktif dengan upaya yang tengah di lakukan," ucap Gustiawan kepada Kantor Berita RMOLJabar, Minggu (4/7)

Gustiawan pun mendesak pemerintah segera mengeluarkan kebijakan menutup akses penerbangan Internasional, terutama penerbangan masuk dari luar negeri guna mendukung penerapan PPKM Darurat.

Ia menilai pejabat yang melakukan pembiaran itu tak berempati terhadap penderitaan dan kerugian rakyat Indonesia akibat PPKM Darurat demi meredam lonjakan kasus Covid-19.

"Nilai ekonomi yang didapat melalui penerbangan Internasional ini tidak akan sebanding dengan kerepotan yang didapat manakala kasus Covid-19 kembali melonjak," ujarnya.

Gustiawan juga mengingatkan bahwa varian Covid-19 yang saat ini menjangkiti jutaan rakyat Indonesia berasal dari luar negeri. Ia meyakini penutupan pintu masuk ke tanah air jadi faktor krusial dalam menghentikan pandemi yang sudah merusak berbagai sektor kehidupan.

"Hal ini sangat mendesak dan darurat untuk dilaksanakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan," pungkasnya.

Sebanyak 20 TKA asal China dikabarkan masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar. Hal ini terjadi justru saat Pemerintah tengah menerapkan PPKM Darurat untuk wilayah Jawa-Bali.