Berita

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera/Net

Politik

PKS Komit Perkuat Opoisi Untuk Lawan Ide Tiga Periode Presiden

SABTU, 03 JULI 2021 | 15:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Upaya perlawanan terhadap ide perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode bakal ditentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyatakan, partainya telah mengambil sikap tegas menolak ide ataupun wacana masa jabatan presiden tersebut.

Wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, sebagaimana yang diusung oleh orang-orang yang berniat mengusung kembali Joko Widodo, menurut Mardani bisa merusak tatanan demokrasi yang selama ini dibangun.  


"Demokrasi harus terus tumbuh. Kita akan terus perkuat posisi kita sebagai oposisi. Kita tolak ide tiga periode," tegas Mardani saat mengisi webinar yang diselenggarakan Voxpoll Center bertajuk 'Jokowi Cukup Dua Periode? Meneropong Peta Elektoral 2024' pada Sabtu (3/7).

Atas dasar itu, Anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS ini berharap kontestasi Pilpres 2024 nanti bisa mendatangkan banyak calon presiden dan wakil presiden yang potensial.

Karena, wacana yang diusung mengenai masa jabatan tiga periode jelas tidak ditampung konstitusi, sehingga Jokowi tidak bisa diusung kebali sebagai capres.

Selain itu, Mardani juga menolak ide dua pasangan calon lebih baik daripada lebih. Dalam pandangannya, jika hanya dua calon maka hal itu dikhawatirkan akan terjadi pembelahan seperti sebelum-sebelumnya.

"Pertarungan dua capres sangat berbahaya. Sehingga kita berharapnya tiga atau lebih capres-cawapres yang maju sehingga kontestasi karya gagasan, ketimbang dua calon maka akan ada pembelahan," demikian Mardani.

Narasumber lain dalam webinar tersebut antara lain Direktur Eksekutif Voxpoll Center Pangi Syarwi Chaniago, Politikus Golkar Maman Abdurahman, Politikus Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Politikus Gerindra Rahayu Saraswati.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Deteksi Dini, Lapas Cianjur Periksa Kesehatan Warga Binaan dan Pegawai

Jumat, 25 September 2026 | 20:20

Tahu Manuver Pelindo, Kejagung Serahkan Eksekusi Silfester Matutina ke Kejari Jaksel

Jumat, 25 September 2026 | 20:16

Antam Serap 9 Ton Emas Freeport hingga Agustus 2026

Jumat, 25 September 2026 | 19:43

160 Ribu Orang Ikut Rekrutmen BI, Lulusan Teknologi Masih Minim

Jumat, 25 September 2026 | 19:36

Ratusan Hotel di Bandung Dijual, Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Jumat, 25 September 2026 | 19:09

Kata IPW, Ombudsman Melampaui Kewenangan Saat Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 19:08

Xiaomi 18 Fold Smartphone Lipat Canggih Bertenaga Kamera Leica

Jumat, 25 September 2026 | 18:41

Bogasari Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas

Jumat, 25 September 2026 | 18:37

KPU Harus Terang Benderang Jelaskan Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran

Jumat, 25 September 2026 | 18:28

DPR Segera Panggil Ombudsman dan Ditjenpas soal Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 18:18

Selengkapnya