Berita

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Maritim dan Investasi sekaligus Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Direktur P3S: Seharusnya Luhut Jadi Penasihat Saja, Bukan Koordinator PPKM Darurat

SABTU, 03 JULI 2021 | 14:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Jalannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021 dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Itu merupakan keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali. Namun dinilai kurang tepat oleh Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie.

"PPKM Darurat lebih cenderung di darat sedangkan Luhut tugas kementeriannya condong ke wilayah laut, yakni Menko Kemaritiman," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (3/7).


Di samping itu, yang membuat Jerry heran adalah sikap Luhut menerima jabatan Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali tersebut. Sementara diketahui tupoksi kementerian yang diembannya tidak berkaitan langsung dengan kebijakan penanganan Covid-19 itu.

"Saya nilai sejumlah Menteri tak paham job description atau job desk dan tak memberikan kesempatan pada pihak lain yang lebih berkompeten.," tuturnya.

Secara umum, Jerry memandang pemerintahan saat ini kerap mempertontonkan tumpang tindih dan rangkap jabatan. Padahal menurutnya, tugas yang seharusnya diselesaikan di kementeriannya belum dilaksanakan.

Sebagai contoh, Jerry menyebutkan satu aturan di dalam pelaksanaan PPKM Darurat yang bertolak belakang dengan aksi pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 yang ditetapkan Luhut.

"Dia mewanti-wanti pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 di pusat perbelanjaan, sehingga semua mal ditutup. Tapi belum saya dengar bandar udara ditutup," ungkapnya.

Dari situ, Jerry menyarankan pemerintah untuk lebih objektif dalam menempatkan jabatan kepada seseorang. Sehingga ia meminta agar Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali dipegang oleh orang yang memiliki kompetensi khusus di bidang kesehatan dan juga pemulihan ekonomi.

"Nah, usul saya pilihlah orang yang tepat ahli ekonomi dikawinkan dengan ahli kesehatan khusus epidemiolog," katanya.

"Saya sarankan, LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) sebaiknya jadi penasehat saja. Itu lebih tepat, apalagi beliau cukup senior," tutup Jerry.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Langkah Prabowo Masukkan Budaya LGBTQ Ancaman Nonmiliter Patut Didukung

Minggu, 05 Juli 2026 | 08:18

Kenduri Cinta Tantang Jokowi Dialog Terbuka soal Ijazah

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:31

Program Kopdes Tak Boleh Abaikan Prinsip HAM

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:19

Wacana Dua Periode Anyep Bikin Relawan Beralih Dukung Gibran Maju Capres

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:05

Anomali Gembok Rp1 Juta Ditjenpas

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:53

JPU Kasus Ijazah Jokowi Bikin Takut Narasumber Hadiri Diskusi di Televisi

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:46

Burung Bicara Sebelas Kata

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:34

Eropa dalam Perang Salib Pertama (1096-1099)

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:27

Penalti Mbappe Bawa Les Bleus ke Perempat Final

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:21

Keuntungan BUMN Jadi Energi Baru Pembangunan

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:06

Selengkapnya