Berita

Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini/Net

Politik

Tidak Konsultasi Ke DPR, Mensos Risma Melampaui Kewenangan Terkait Pengucuran BST

SABTU, 03 JULI 2021 | 10:51 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi VIII DPR tidak pernah diajak bicara terkait rencana pemberian bantuan sosial tunai (BST) selama PPKM Darurat. Akibatnya, Kemensos dinilai telah melampaui kewenangan terkait rencana pemberian BST tersebut.

"Komisi VIII DPR RI belum pernah diajak bicara terkait bantuan tunai atau BST yang sedianya sudah selesai pada bulan Juni ini," kata anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, Sabtu (3/4).

"Sebelumnya, kita ketahui bahwa Mensos Risma (Tri Rismaharini) sempat menyatakan bahwa BST hanya sampai April, tetapi kita bersikeras dorong supaya tetap ada sehingga akhirnya diperpanjang sampai bulan Juni. Kendati begitu, untuk penyaluran BST selama PPKM Darurat ini, tentunya kebijakan Mensos harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPR," ungkap dia melanjutkan.

Ketua DPP PKS ini menyebut Komisi VIII memiliki kewenangan pengawasan dan anggaran. Maka semestinya Kemensos konsultasi ke DPR lantaran akan ada realokasi anggaran jika BST itu dicairkan untuk masyarakat.

Bukhori menyebutkan jika benar akan ada bansos berupa BST yang dibagikan berdasarkan refocusing atau realokasi, maka Mensos melampaui kewenangannya karena mengabaikan kewenangan DPR Komisi VIII khususnya soal anggaran.

"Karena harus melakukan realokasi anggaran, sementara Komisi VIII belum diajak bicara mengenai BST. Jadi, menurut hemat saya jika benar BST yang dibagikan akan Mensos Risma berasal dari refocusing dan realokasi, maka tindakan ini melampaui kewenangan. Pasalnya, menteri menetapkan anggaran tanpa persetujuan DPR," ujarnya.

Bukhori sesungguhnya mendukung penyaluran BST dengan segera kepada masyarakat mengingat bantuan untuk masyarakat itu penting. Dia juga tidak mempersoalkan terkait besaran BST yang direncanakan senilai Rp 300 ribu per bulan. Namun, menurutnya pelaksanaan itu semua harus sesuai mekanisme undang-undang.

"Saya tegaskan, bantuan bagi masyarakat miskin itu penting dalam situasi ini. Akan tetapi, mekanisme UU juga harus dihormati dan dilaksanakan. Persoalannya bukan terletak pada programnya, tapi prosedurnya," ujarnya.

Pemerintah menerapkan PPKM Darurat di Jawa-Bali. Kemensos menyatakan akan ada bantuan sosial tunai (BST) yang bakal diberikan kepada warga.

Mensos Risma menyatakan bantuan untuk bulan Mei dan Juni rencananya akan cair paling lambat pekan depan dengan nominal sebesar Rp 600 ribu untuk dua bulan sekaligus.

Populer

Mantan Petinggi Polri: Banyak Kasus Penistaaan Agama Islam Tak Diproses di Era Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 05:52

Ribuan Tetangga Rocky Gerung Bertekad Geruduk Kediaman Prabowo Subianto

Minggu, 19 September 2021 | 08:31

Lieus Sungkharisma Nilai Tindakan Napoleon Bonaparte terhadap M Kece Tak Sejalan dengan Ideologi Pancasila

Rabu, 22 September 2021 | 02:22

Di Mata Ketua GNPF Ulama, Napoleon Bonaparte Adalah Manusia Pilihan Tuhan

Minggu, 19 September 2021 | 14:28

Satu Tentara Dikabarkan Tewas Lagi di Papua, Natalius Pigai Salahkan Kebijakan Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 14:33

Beda Sikap Usai Diperiksa KPK, Anies Baswedan Tenang sedangkan 2 Politisi PDIP Pilih Kabur dari Wartawan

Selasa, 21 September 2021 | 19:34

Merpati Milik Warga Pekalongan Laku Rp 1,5 Miliar, Ini Kehebatannya

Minggu, 26 September 2021 | 04:28

UPDATE

Komisi II Sambut Baik Usulan Agar Masa Jabatan Kepala Daerah Diperpanjang Hingga 2024

Senin, 27 September 2021 | 10:22

Morrison Tak Janji Hadiri KTT Iklim, Australia Belum Siap Berkomitmen Nol Emisi Karbon 2050?

Senin, 27 September 2021 | 10:12

Antisipsi Covid-19, BNPB Beri Penguatan Relawan Prokes untuk PON XX Papua

Senin, 27 September 2021 | 10:03

Seminggu Protes Pelat Mobil, Serbia Tuntut Kosovo Tarik Pasukan Militer di Perbatasan

Senin, 27 September 2021 | 10:00

Waspada, Hujan Badai Berpotensi Kembali Terjadi di Depok dalam 2 Hari Ini

Senin, 27 September 2021 | 09:55

Sepakat dengan SBY, Ibas: Fairness Is So Much Valuable Than Money Can Buy Evertyhing

Senin, 27 September 2021 | 09:43

Kritik Izin Festival, PPP: Turunkan Dulu Pandemi Jadi Endemi

Senin, 27 September 2021 | 09:43

Pelajar Kamboja Mampu Kembangkan Mobil Terbang, Alvin Lie: Apa Kabar Esemka?

Senin, 27 September 2021 | 09:37

Kritik Wacana TNI-Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah, Politikus PKS: Jangan Khianati Amanat Sejarah

Senin, 27 September 2021 | 09:36

Gangguan Pasokan BBM, Warga Panic Buying Hingga Ribuan SPBU di Inggris Tutup

Senin, 27 September 2021 | 09:34

Selengkapnya