Berita

PPKM Darurat Jawa-Bali/RMOL

Politik

Pemerintah Harus Memberi Makan Masyarakat Yang Terimbas PPKM Darurat

PPKM Darurat Lebih Ekonomis
SABTU, 03 JULI 2021 | 10:10 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Presiden Joko Widodo akhirnya memilih Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di 44 Kabupaten/Kota dan 6 provinsi di Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021.

Keputusan ini diambil untuk menggantikan PPKM Mikro yang dinilai tidak efektif mengatasi lonjakan kasus Covid-19.

Sebelumnya muncul wacana sebaiknya pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diperketat atau lockdown untuk menekan lonjakan kasus corona pasca Lebaran.


Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, pilihan Jokowi itu semakin membuktikan, pemerintah dalam penanganan Covid-19 berupaya menjaga keseimbangan sisi ekonomi dan sisi kesehatan.

"Padahal pilihan ini sudah terbukti tidak efektif. Kasus Covid-19 hingga saat ini tidak dapat dikendalikan, dan belakangan ini justeru menunjukkan grafik peningkatan yang sangat siginifikan," ujar Jamiluddin, Sabtu (3/7).

Pemerintah seharusnya belajar, PSBB yang diperketat yang pernah dilaksanakan terbukti lebih dapat menekan lonjakan kasus Covid-19. Hanya saja, kebijakan ini membawa implikasi pemerintah harus menyiapkan konvensasi kepada masyarakat agar dapat bertahan hidup selama PSBB diberlakukan.

Hal yang sama juga berlaku bila lockdown yang dipilih. Bahkan implikasi konvensasinya kepada rakyat akan lebih besar daripada kebijakan PSBB diperketat.

"Padahal bertolak dari kasus di beberapa negara di Eropa, Selandia Baru, dan Korea Selatan, penerapan lockdown jauh lebih efektif dalam penanganan Covid-9. Bahkan negara tersebut sekarang sudah mendekati hidup normal seperti sebelum adanya pandemi dengan membebaskan warganya dari masker," kata Jamiluddin.

Jadi menurutnya, pemerintah memilih PPKM Darurat tampaknya karena lebih ekonomis daripada PSBB diperketat atau lockdown. Kebijakan ini tetap memberi ruang ekonomi berjalan.

Dengan kebijakan tersebut, lanjut Jamiluddin, pemerintah bukan berarti terbebas dari kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan makan rakyatnya. Hal itu setidaknya diberikan kepada rakyat yang terimbas dari kebijakan PPKM Darurat.

"Rakyat yang tidak mampu dan berpenghasilan tidak tetap di Pulau Jawa dan Bali haruslah diberi bantuan sosial. Kewajiban ini sebagai konsekuensi logis dari kebijakan yang diambil," sebutnya.

Kalau kebutuhan pangan rakyat tidak mampu dipenuhi selama PPKM Darurat, barulah pemerintah dapat menindak rakyatnya yang tidak patuh dengan aturan yang ditetapkan. Tapi kalau tidak, tidak sepantasnya pemerintah menindak rakyatnya apalagi menuntut untuk melaksanakan semua aturan PPKM Darurat.

Jadi, selama PPKM Darurat dilaksanakan hak pemerintah boleh dilaksanakan kalau kewajibannya minimal memenuhi pangan rakyatnya sudah dipenuhi. Kalau hak rakyat sudah dipenuhi, barulah pemerintah dapat menuntut rakyatnya melaksanakan kewajiban aturan PPKM Darurat. Termasuk tentunya semua pihak melaksanakan 3 T (testing, tracing, treatment) dan protokol kesehatan.

"Hanya dengan begitu, PPKM Darurat diharapkan dapat menekan lonjakan Covid-19. Pemerintah dan rakyat melaksanakan bersama berdasarkan hak dan kewajibannya. Mungkin inilah yang dinamakan adil," ucap Jamiluddin.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya