Kebijakan Jokowi Membawa Kemajuan Papua

Arah kebijakan pemerintah yang tetap memperhatikan kesejahteraan Papua membuat Presiden Joko Widodo dianggap sebagai sosok Kepala Negara yang sangat perhatian pada bumi Cendrawasih.

Hal itu disampaikan Duta Besar Pamong Papua, Michael Manufandu dalam webinar Papua Podcast yang digelar oleh Perhimpunan Eropa untuk Indonesia, Kamis (1/7)

Michael mengatakan, semua Presiden Republik Indonesia sebelumnya juga sangat perhatian dengan Papua. Hanya saja ia menilai, selama enam tahun menjabat, Jokowi telah memberikan perhatian luar biasa.

"Dulu terbatas dalam infrastruktur seperti jembatan dan sekarang meningkat pesat. Harga tarif bahan bakar juga telah sama dengan daerah lainnya," ujar Michael dalam keterangan tertulis.

Micahel mengaku menjadi saksi pembangunan di Papua yang kini sudah sangat maju dan bahkan lebih maju dari Negara-Negara pasifik. Karena ia melihat, pembangunan jalan di era Jokowi mencapai 4.231 kilometer (Km).

Karena pembangunan infrastruktur tersebut, Micahel melihat semua wilayah di Papua yang terdiri dari 42 kabupaten dan 560 distrik sudah bisa dilewati mobil.

"Lapangan terbang bahkan ada lima landasan internasional. Dulu gelap sekarang dapat listrik, ini kemajuan spektakuler," papar Michael.

Menurutnya, saat ini pemerintah pusat memberikan otonomi seluas-luasnya. Dengan kata lain, memberikan wewenang kepada pemerintah daerah (Pemda) dengan anggaran besar, dan tidak melakukan intervensi dengan anggaran luar biasa itu.

"Di provinsi lain tidak begitu. Saya selalu berpesan kepada Gubernur kamu gunakan amanah ini sebaik mungkin. Dana Otsus (otonomi khusus) Papua adalah kebijakan yang brilian. Seperti dalam bidang pendidikan, adanya beasiswa bagi orang Papua sehingga bisa kuliah di dalam dan luar negeri. Jadi, tidak ada pembatasan, diskriminasi, siapa yang punya bakat silakan," terangnya.

Terkait isu korupsi di Papua, Micahel mentatakan bahwa selama ini tidak ada bukti yang pasti di mata hukum. Hanya saja, dalam waktu terakhir Kepolisian Daerah (Polda) menyebut adanya pejabat yang masih dan tidak aktif terlibat kasus dugaan dana Covid-19.

Michael menepis isu tidak ada pembatasan informasi atau sensor di Papua. Menurutnya, bila mau menanyakan berapa lama dan tujuan itu karena alasan keamanan dan kesehatan bagi pengunjung dari luar. Pasalnya, kondisi geografis Papua, pegunungan atau hutan yang menantang.

"Sering dengar ada kasus korupsi, tapi untuk pembuktian di depan hukum belum ada. Apalagi, pengawasan anggaran dari tiap inspektorat sangat ketat. Belum lagi, Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan, maupun kepolisian. Kalau ada isu itu didramatisir atau dibesar-besarkan," tandasnya.