Hensat: Upaya Vaksinasi Yang Dilakukan Pemerintah Layak Diapresiasi

Upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dengan mempercepat vaksinasi ke seluruh masyarakat harus tetap diapresiasi.

Meskipun, kebijakan terbaru pemerintah dalam menekan lonjakan Covid-19 melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat seperti hanya berganti nama.

Begitu disampaikan Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, dalam diskusi publik dengan tajuk "Memprediksi Keampuhan PPKM Mikro Darurat?" yang digelar secara daring, Jumat (2/7).

"So far saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, terutama dalam pelaksanaan vaksin yang katanya memang sudah menembus angka puluhan juta," ujar Hensat, sapaan karib Hendri Satrio, dikutip Kantor Berita Politik RMOL.

Menurut Hensat, keinginan Presiden Jokowi yang menargetkan program 1 juta vaksin 1 hari sangat baik dan layak untuk diapresiasi.

"Itu menurut saya sebuah hal yang luar biasa," kata Hensat.

Terkait kebijakan PPKM Darurat, Pemerintah sering mengeluarkan kebijakan dengan nama yang berbeda, tetapi strateginya terlihat sama saja.

"Pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan warganya, satu persatu dilakukan kebijakan-kebijakan yang muncul, apapun namanya, PSBB, PPKM, dll, tapi yang terpenting tujuan dan strateginya sama. Kenapa saya bilang sama? Yaa gitu-gitu aja," ujar Hensat.

"Jadi, Presiden tunjuk orang, habis itu Presidennya berdoa keliling Indonesia, terus ngeresmiin ini, ngeresmiin itu. Kalau gagal ya dibuat program baru lagi, kalau berhasil alhamdulillah," tandasnya.

Turut hadir sejumlah narasumber dalam diskusi daring yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) itu. Yaitu Sekjen Palang Merah Indonesia (PMI) Sudirman Said serta Direktur Utama Badan Amil dan Zakat Nasional (BAZNAS) Arifin Purwakananta.

Kemudian, Pendiri Foodbank Of Indonesia (FBI), Wida Septriana, dan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ibnu Khajar.