Untuk Lindungi Masyarakat, Pemerintah Harus Tegas Dan Konkret Jalankan PPKM Darurat

Pemerintah diminta mampu bersikap tegas dan konkret dalam menjalankan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, agar masyarakat benar-benar terlindungi dari ancaman Covid-19 yang tengah melonjak tinggi.

"Itu perlu dilakukan karena saat ini dampak pandemi Covid-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan, karena grafik tertular dan angka kematian terus meningkat signifikan," ujar anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, melalui keterangannya di Jakarta, Jumat (2/7).

Terlebih, saat ini hampir semua fasilitas kesehatan telah mencapai kondisi full occupancy. Begitu pula obat-obat penting dan penunjang kehidupan seperti oksigen yang makin sulit ditemukan di pasaran.

Karena itu Deddy meminta pemerintah jangan ragu melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan guna mengatasi semua masalah yang ada saat ini.

"Bisa dikatakan saat ini Indonesia menghadapi gelombang kedua pandemi Covid-19 yang cukup berbahaya. Apalagi dengan munculnya varian-varian baru yang lebih berbahaya sebab penularannya sangat cepat, dampaknya yang fatal dan mulai menyerang kelompok usia muda," imbuh Deddy.

Sehingga Deddy meminta pemerintah bertindak konkret dengan membatasi pergerakan dan isolasi daerah yang terjadi penularan harus dilakukan dengan ketat.

"Demikian pula isolasi cepat terhadap wilayah yang tinggi penularannya harus dilakukan secara berjenjang, mulai desa atau kelurahan hingga kecamatan dan kabupaten atau kota," jelas Deddy.

Ditegaskan politikus PDI Perjuangan ini, pembatasan itu harus diikuti dengan pemeriksaan rapid test antigen secara cepat dengan biaya pemerintah dan bersifat "mandatory" di wilayah atau komunitas yang dianggap perlu.