Berita

Jumpa pers virtual Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M Tito Karnavian dan Menkes Budi Gunadi Sadikin, terkait penerapan PPKM Darurat, Kamis, 1 Juli/Repro

Politik

Menko Luhut: Presiden Memerintahkan PPKM Darurat Dilakukan Secara Tegas Dan Terukur

KAMIS, 01 JULI 2021 | 15:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Pulau Bali akan dilakukan secara tegas dan terukur.

Begitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, selaku Koordinator Pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali, dalam jumpa pers virtual bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Mendagri M. Tito Karnavian, Kamis (1/7).

"Presiden memerintahkan saya dua hari lalu untuk menyiapkan penanganan Jawa dengan Bali yang kita sebut akhirnya dengan PPKM Darurat Jawa-Bali,” kata Luhut.


Menko dua periode ini menambahkan, saat ini kasus positif Covid-19 mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Data terakhir menunjukkan jumlah kasus positif aktif yang mencapai 228 ribu. Sehingga perlu diberlakukan PPKM Darurat guna menekan angka penyebaran yang semakin meluas.

Selain itu, Luhut juga mengatakan bahwa pemerintah telah menerima informasi dari pakar kesehatan, epideiologis hingga asosiasi tenaga kesehatan yang menunjukkan ketersediaan ruang atau ranjang rumah sakit saat ini sudah lebih tinggi dari puncak lonjakan pasca perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020 lalu.

"Nataru ada 52 ribu tempat tidur, sekarang naik. Presiden memerintahkan kami untuk menyusun ini dan empat hari kami susun dengan mendengar berbagai pandangan dari asosiasi kedokteran dan macam-macam,” ucapnya.

Maka dari itu, Luhut memastikan bahwa pemerintah mengambil pelajaran selama 1,5 tahun dalam mengatasi pandemi ini, dan juga mempelajari pengalaman negara lain untuk membuat satu keputusan menerapkan PPKM Darurat yang akan berlangsung pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

"Saya pikir apa yang sudah kami siapkan persiapan hal paling maksimal, dan sudah kami laporkan ke presiden. Dan presiden setuju dengan langkah-langkah ini dan diperintahkan untuk dilakukan dengan tegas dan terukur," ungkapnya.

"Kami sudah bicara dengan para gubernur, wali kota, bupati, dan kita semua sepakat akan melaksanakan ini, semua dengan tegas," tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya