Presiden RI Joko Widodo/Net
PENYEMATAN gelar atau julukan kepada seorang presiden yang membawa nama besar dan martabat negara langsung sebagai legitimasi pengakuan rakyat pada pemimpinnya bukanlah hal yang dapat dipandang sederhana, bahkan atas nama demokrasi sekalipun.
Meskipun pascareformasi kebebasan berekspresi, mengkritik memakai berbagai atribut simbolik, bahkan caci maki, dialami hampir di setiap periode masing-masing presiden, namun apa yang disematkan kepada Presiden Jokowi terasa memiliki kebenaran suara jiwa rakyat yang teramat kuat dan dalam.
Indikator itu dapat dilihat dari meluasnya suara banyak kalangan intelektual akademik, profesional, hingga rakyat biasa yang antusias menyambut di media sosial sebagai pembenaran atas julukan itu. Raja yang hanya manis di bibir. Dalam nyata, banyak kepahitan yang diberikan.
Di samping itu Istana pun bahkan tak memiliki nalar logika tandingan ataupun kontra reaksi yang setara. Alih-alih mampu menepis referensi yang dipakai BEM UI malah kesan menyetujui gelar itu tepat adanya adalah gestur yang tercermin di sana.
Istana tentu tahu bahwa julukan "lip service" itu secara harfiah adalah pembohong, dan tentu saja negara yang dipimpin seorang raja pembohong adalah amat memalukan dan menyakitkan kehormatan negara dan bangsa sendiri.
Dalam konteks lebih lanjut, tentu secara konstitusi sangat terlarang kepemimpinan semacam ini dan karenanya sebuah panel pemeriksa perlu dibentuk oleh MPR dan DPR.
Hal ini untuk membuktikan apakah benar presiden telah melakukan perbuatan yang menjadi dasar penobatan itu secara sadar atau tidak.
Ini juga menjadi sangat penting, karena siapapun yang merasa sebagai anak bangsa, apalagi menyandang tanggung jawab sebagai wakil rakyat telah menjadi bagian yang tak terpisahkan di bawah kepemimpinan yang selama ini ternyata banyak membohongi rakyatnya.
Penobatan gelar meskipun hanya berupa simbol yang dihadirkan ke depan publik lewat media sosial tentu memiliki nilai moralitas tersendiri dan istilah raja itu adalah hirarki tertinggi dari penguasa negeri, sehingga tentu merefleksikan citra bangsanya secara langsung.
Istana tak boleh hanya diam membisu tatkala sang Raja dinobatkan sebagai pemimpin pembohong, kecuali memang diam itu dimaknai sepakat dan menjadi sinyal negara dalam bahaya kepemimpinan dari sosok "The King Of Lip Service".
Adian Radiatus
Pemerhati masalah sosial dan politik
