Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dianggap sukses dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 tahun 2020.
Penilaian itu sebagaimana hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap program bansos Covid-19 2020 yang menyatakan tidak terdapat temuan yang signifikan, hanya data yang masih perlu diperbaiki.
Hal tersebut merupakan salah satu hasil rapat koordinasi dan supervisi program bansos DKI tahun 2020 dan 2021 dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rapat tersebut digelar secara online pada Selasa (29/6).
Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Dwi Aprilia Linda Astuti mengatakan, monitoring evaluasi program bansos dalam rangka penanganan Covid-19 sudah dilakukan sejak tahun lalu dan ditemukan banyak kendala seperti cleansing data karena perbedaan data dengan Kementerian Sosial (Kemensos).
"Kami harapkan ada keterbukaan sharing fakta lapangan dari rekan-rekan Pemprov untuk bersama-sama kita cari solusinya," ujar Linda saat membuka rapat.
Dalam rapat tersebut kata Linda, bertujuan untuk mendengarkan langsung dari Dinas Sosial (Dinsos) Pemprov DKI Jakarta terkait alokasi penyaluran dan realisasi bansos. Mulai dari detil per jumlah tahapan, mekanisme dan ruang lingkup pekerjaan, nilai setiap kontrak setiap rekanan dan prestasi, serta mekanisme pengawasan pelaksanaan.
Kepala Dinsos Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari menjelaskan, pagu anggaran bansos sembako warga terdampak Covid-19, ATK, insentif petugas dan konsumsi rapat tahun 2020 untuk keseluruhan 11 tahap penyaluran yaitu sebesar Rp 3,68 triliun dengan nilai realisasi sebesar Rp 3,66 triliun. Sedangkan realisasi untuk sembako saja sebesar Rp 3,65 triliun.
Sementara, alokasi anggaran untuk 4 tahap penyaluran bansos tunai tahun 2021 sebesar Rp 1,55 triliun dengan realisasi sebesar Rp 1,19 triliun.
Lebih lanjut Premi menjelaskan bahwa Dinsos DKI dalam hal pengadaan barang/jasa kegiatan bansos Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 tidak mengadakan subkontrak kepada vendor, hanya penyedia langsung yang mengadakan perikatan/kontrak dengan Dinsos dan dipilih dengan metode penunjukan langsung.
Tiga rekanan yang terpilih itu adalah, Perumda Pasar Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi.
Nilai kontrak Perumda Pasar Jaya untuk penyaluran 11 tahap dengan jumlah paket sebanyak 10.103.259 sebesar Rp 2,85 triliun. Nilai kontrak PT Food Station Tjipinang Jaya untuk penyaluran tahap 3 dan 4 dengan jumlah paket sebanyak 1.236.125 sebesar Rp 370 miliar.
Sedangkan nilai kontrak PT Trimedia Imaji Rekso Abadi untuk penyaluran tahap 6-11 dengan jumlah paket sebanyak 1.418.096 sebesar Rp 425 miliar.
Premi pun menjelaskan mekanisme yang dilakukan Dinsos DKI terhadap kegiatan ini di antaranya, melalui meminta pendampingan Inspektorat dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Dinsos juga melakukan tertib administrasi pendistribusian paket sembako dengan sesuai SOP Keputusan Gubernur nomor 386/2020.
"Dinsos juga melengkapi pertanggungjawaban pendistribusian dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) pada setiap tahap antara penyedia dengan Dinsos, antara Ketua RW dan Dinsos, serta antara RT dengan Keluarga Penerima Manfaat," ujar Premi.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bansos Provinsi DKI Jakarta, Yuli Rahayu membeberkan secara detil terkait penerima manfaat.
Wilayah yang beririsan dengan bantuan Kemensos atau bantuan Presiden kata Yuli adalah, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.
"Apabila warga sudah menerima dari Banpres, PKH, atau bantuan rutin lain dari Kemensos, tidak boleh terima lagi dari bansos Provinsi. Untuk wilayah Kepulauan Seribu dan Jakarta Timur murni dapat bansos keseluruhan," jelas Yuli.
Dinsos DKI pun mempekerjakan 850 orang yang tersebar di 267 kelurahan sebagai narahubung warga selama dua hari per masing-masing tahapan.
Perhitungan insentif yaitu Rp 150 ribu per hari untuk 11 tahap. Sedangkan untuk pengawasan terhadap Banpres, Dinsos tidak dilibatkan.
Inspektur Pembantu V Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh SKPD/UKPD di bidang Kesejahteraan, Muhammad Hanad Haifani mengatakan bahwa, Inspektorat telah melakukan pendampingan terhadap program bansos tahun 2020 di antaranya melakukan review data penerima bansos, monitoring bansos dan post audit bansos.
Hasil audit yang dilakukan Inspektorat, BPK dan BPKP terhadap program Bansos Covid-19 tahun 2020 tidak terdapat temuan yang signifikan, hanya data yang masih perlu diperbaiki. Namun, untuk audit Perumda Pasar Jaya sendiri belum selesai dilakukan.
Merespon paparan tentang penyaluran bansos tahun 2020, KPK memberikan pendapat bahwa penyaluran dalam bentuk natura lebih berisiko dan banyak kendala. Salah satu titik rawan dalam penyaluran bansos natura adalah pada pemilihan vendor mengingat mekanisme penunjukan langsung.
Terakhir, KPK menyarankan untuk penyaluran bansos 2021 di antaranya agar cleansing data dan rekonsiliasi secara berkala menjadi kekuatan utama. Sedangkan untuk dana yang tidak tersalurkan harus secepatnya dikembalikan ke rekening Dinsos.
"Selain itu, dalam melakukan distribusi bansos, diharapkan Inspektorat tetap melakukan pendampingan pada saat perencanaan dan pelaksanaan termasuk melakukan post-audit dalam rangka evaluasi," pungkas Linda.
