Berita

Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf/Net

Politik

Komite Eksekutif KAMI: Presiden Baru Gemetar Hari Ini Lihat Dampak Covid-19, Rakyat Sudah "Mencret" Dari Kapan Tau!

RABU, 30 JUNI 2021 | 20:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pernyataan terbaru Presiden Joko Widodo soal tingkat keterisian tempat tidur pasien Covid-19 di rumah sakit dinilai tak seperti yang dirasakan tenaga medis dan masyarakat.

Penilaian tersebut disampaikan Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf, ketika mendengar pengakuan Presiden yang gemetar melihat bed occupancy rate (BoR) RS Khusus Covid-19 mencapai 90 persen terisi.

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) ini memandang sikap Jokowi tersebut terlambat. Karena menurutnya, kini kondisi RS sudah kolaps, dan pemerintah tidak bisa mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 akibat virus varian Delta dari India.

"Presiden baru gemeter hari ini. Rakyat, tenaga kesehatan, sudah 'mencret' dari kapan tahu hadapi Covid-19," ujar Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (30/6).

Selain itu, Gde Siriana juga mengomentari langkah intervensi penanganan Covid-19 yang bakal diterapkan pemerintah, dan baru saja diumumkan Jokowi dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ke VIII Indonesia, di Kendari, Sulawesi Tenggara, sore tadi.

Jokowi menyampaikan, pemerintah bakal menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali.

Gde Siriana memandang, pemerintah cuma bermain istilah dalam penanganan Covid-19, bukan justru mengedepankan substansi dari pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat. Sehingga, langkah intervensi yang muncul dan silih berganti, ia anggap sebagai "Lip Service".

"Ada PSBB, PSBB Total, PSBB Transisi, PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat. Silakan kalian bermain-main dengan istilah, karena itulah keahlian kalian. Tapi tolong jelaskan, di istilah mana yang kalian jamin RS tidak kolaps?" tandasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya