Berita

Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf/Net

Politik

Komite Eksekutif KAMI: Presiden Baru Gemetar Hari Ini Lihat Dampak Covid-19, Rakyat Sudah "Mencret" Dari Kapan Tau!

RABU, 30 JUNI 2021 | 20:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pernyataan terbaru Presiden Joko Widodo soal tingkat keterisian tempat tidur pasien Covid-19 di rumah sakit dinilai tak seperti yang dirasakan tenaga medis dan masyarakat.

Penilaian tersebut disampaikan Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf, ketika mendengar pengakuan Presiden yang gemetar melihat bed occupancy rate (BoR) RS Khusus Covid-19 mencapai 90 persen terisi.

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) ini memandang sikap Jokowi tersebut terlambat. Karena menurutnya, kini kondisi RS sudah kolaps, dan pemerintah tidak bisa mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 akibat virus varian Delta dari India.


"Presiden baru gemeter hari ini. Rakyat, tenaga kesehatan, sudah 'mencret' dari kapan tahu hadapi Covid-19," ujar Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (30/6).

Selain itu, Gde Siriana juga mengomentari langkah intervensi penanganan Covid-19 yang bakal diterapkan pemerintah, dan baru saja diumumkan Jokowi dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ke VIII Indonesia, di Kendari, Sulawesi Tenggara, sore tadi.

Jokowi menyampaikan, pemerintah bakal menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali.

Gde Siriana memandang, pemerintah cuma bermain istilah dalam penanganan Covid-19, bukan justru mengedepankan substansi dari pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat. Sehingga, langkah intervensi yang muncul dan silih berganti, ia anggap sebagai "Lip Service".

"Ada PSBB, PSBB Total, PSBB Transisi, PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat. Silakan kalian bermain-main dengan istilah, karena itulah keahlian kalian. Tapi tolong jelaskan, di istilah mana yang kalian jamin RS tidak kolaps?" tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Pembongkaran Tiang Monorel Mangkrak Demi Penataan Kawasan

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:59

Lahan Huntap Korban Bencana Harus Segera Dituntaskan

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:52

Ini Identitas Delapan Orang dan Barbuk OTT Pejabat Pajak Jakut

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:12

Larangan Tambang Emas Rakyat, Kegagalan Baca Realitas

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:58

Pelapor Pandji Dianggap Klaim Sepihak dan Mencatut Nama NU

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:30

Romantisme Demokrasi Elektoral dan Keliru Baca Kedaulatan

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:08

Invasi AS ke Venezuela Bisa Bikin Biaya Logistik Internasional Bengkak

Minggu, 11 Januari 2026 | 05:45

Khofifah Ajak Pramuka Jatim Sukseskan Ketahanan Pangan dan MBG

Minggu, 11 Januari 2026 | 05:23

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Klok Dkk Siap Melumat Persija Demi Amankan Posisi

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:40

Selengkapnya