Berita

Foto bersama pengurus KAMI se-Jawa pada Desember 2020/Net

Politik

KAMI: Kritik BEM UI Wajar, Yang Tidak Pantas Ketika Mereka Ditekan Dan Diretas

RABU, 30 JUNI 2021 | 13:59 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kritikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) melalui poster "Jokowi: The King of Lip Service" adalah keniscayaan atas realitas yang terjadi.

Begitu pernyataan sikap Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) se-Jawa menyikapi tekanan yang dialami BEM UI usai mengunggah poster tersebut.

"Kritikan yang disampaikan oleh BEM UI adalah sangat wajar, dan adalah tidak pantas dilakukan penekanan diminta dihapus karya kritis mereka oleh universitas atau mendapat pembalasan seperti peretasan," kata Presidium KAMI Jawa Barat, Syafril Sofyan, Rabu (30/6).


Jurubicara KAMI se-Jawa itu menilai, pemanggilan BEM UI oleh pihak rektorat adalah bukti adanya intervensi pada kebebasan berekspresi mahasiswa.

"Memanggil BEM atau aktivitas mahasiswa dengan berbagai dalih akibat kritik mereka, adalah indikasi penyalahgunaan alat kekuasaan untuk membungkam hak-hak demokrasi mahasiswa dan kebebasan kampus. Cara tersebut adalah tragedi demokrasi yang tidak boleh terjadi," bebernya.

Kalaupun pemerintah tidak terima dengan poster itu, kata Syafril Sofyan, tinggal dibuktikan bahwa apa yang diucapkan Jokowi benar dilaksanakan.

"Pemerintahan Jokowi harus menghentikan semua bentuk kebohongan, kembalilah kepada konsistensi sikap satu kata dengan perbuatan dalam setiap pengambilan kebijakan negara," jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan, Jokowi sebaiknya mundur saja jika dalam kondisi krisis saat ini dia tidak mampu menjalankan tugasnya dan tidak siap dikritik.

"Jika Presiden Jokowi merasa tidak sanggup lagi untuk mengatasi multi krisis yang dialami oleh Indonesia, dalam kondisi ekonomi bangkrut, akan lebih bijak jika Presiden Jokowi mengundurkan diri secara terhormat," ucap Syafril Sofyan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya