Berita

Gurubesar Psikologi Politik UI, Prof Hamdi Muluk/Net

Politik

Prof Hamdi Muluk: Metodologi TWK Saintifik, Valid, Dan Ilmiah

RABU, 30 JUNI 2021 | 13:35 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Asesmen penilaian tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK valid dan reliabel karena sudah menguji belasan ribu sampel.

Selain itu, TWK terhadap pegawai juga sudah dipakai di banyak institusi pemerintah maupun perusahaan seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Metodologi yang dipakai juga sangat saintifik dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah," kata Gurubesar Psikologi Politik UI, Prof Hamdi Muluk kepada wartawan, Rabu (30/6).


Ia berujar, salah satu alat yang digunakan dalam TWK adalah Indeks Moderasi Bernegara (IMB) dan Integritas atau IMB-68 dari Dinas Psikologi TNI AD. Menurut Prof. Hamdi, alat itu sudah dikembangkan pihaknya dengan Dinas Psikologi TNI AD pada 2019.

IMB dalam TWK KPK pun diakuinya sudah memenuhi kaidah psikometri.

"Alat ini sebenarnya yang waktu itu kita adakan kerja sama dengan Dinas Psikologi TNI AD. Jadi, mereka meminta kepada lab kami untuk mengembangkan tool ini," tegas Kepala Lab Psikologi Politik UI ini.

Prof Hamdi juga menyinggung perihal anggapan TWK bertujuan untuk melemahkan lembaga antirasuah dengan tidak meloloskan satu dua orang.

"Tidak ada hubungannya. Cerita tentang pelemahan sistem, levelnya adalah di sistem itu sendiri. Jadi bukan diatribusikan ke orang per orang," sambungnya.

Di sisi lain, politisi PDIP, Kapitra Ampera menilai tudingan pelemahan KPK dalam TWK sama saja diartikan sebagai penghinaan kepada 1.274 karyawan KPK yang lulus ASN.

"Ini bahaya, kita memberikan ruang hierarki tirani di dalam KPK, karena mengesankan merekalah yang berkuasa dan yang lainnya hanya menjadi dayang-dayang penggembira dan pengikut. Pemikiran ini sangat amat menyesatkan," kritik Kapitra.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya