Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

Saleh Daulay Desak Pemerintah Kolaborasikan PPKM Darurat Dan Lockdown Akhir Pekan

RABU, 30 JUNI 2021 | 13:28 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Langkah intervensi penyebaran virus Covid-19 yang sudah disusun dan akan diterapkan pemerintah dipertanyakan Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.

Saleh telah menerima informasi mengenai rencana pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Menurut Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini, konsep PPKM Darurat yang tertulis dalam dokumen Rapat Terbatas (Ratas) Pemerintah tentang evaluasi PPKM Mikro, sama dengan karantina wilayah atau kebijakan penguncian (lockdown).


Karena, PPKM Darurat nantinya tidak hanya akan membatasi kegiatan masyarakat sebesar 75 persen, seperti aturan PPKM Mikro yang dituangkan ke dalam Instruksi Mendagri.

Tetapi, pembatasan akan diterapkan 100 persen di semua sektor untuk wilayah risiko tinggi dan sedang penularan (zona merah dan zona oranye).

"Saya tidak tahu mengapa pemerintah tidak mau mencoba kebijakan lockdown. Atau kalau tidak bisa lockdown total, setidaknya lockdown akhir pekan," ujar Saleh kepada wartawan, Rabu (30/6).

Di samping itu, Ketua DPP PAN ini juga memandang PPKM tidak lebih baik dari kebijakan lockdown total, mengingat sekarang ini situasi pandemi di dalam negeri semakin memprihatinkan.

Namun begitu, Saleh memberikan satu solusi praktis yang mungkin bisa diterima pemerintah. Yaitu, dengan mengombinasikan pelaksanaan PPKM Darurat dengan lockdown akhir pekan.

"Artinya, pada hari-hari kerja, diterapkan PPKM Darurat, sementara lockdown akhir pekan diterapkan di akhir pekan. Kelihatannya, kombinasi ini akan menjadi kebijakan yang bisa cepat menurunkan penyebaran virus Covid-19,” paparnya.

Lebih lanjut, Ketua Fraksi PAN DPR RI ini melihat Indonesia kini sedang berhadapan dengan suatu tantangan yang tidak mudah. Karena jumlah orang yang terpapar Covid-19 semakin tinggi, dan rumah sakit sudah mulai banyak yang penuh.

"Tenaga-tenaga medis semakin kewalahan. Semua itu perlu dihadapi dengan kebijakan yang benar-benar komprehensif,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya