Berita

Silaturahmi politik PKS Sumut ke Kantor DPD Partai Demokrat Sumut/RMOLSumut

Politik

Lanjutkan Silaturahim Kebangsaan, PKS Dan Demokrat Sumut Sepakati Sejumlah Poin

RABU, 30 JUNI 2021 | 10:03 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumut melanjutkan agenda silaturahim kebangsaan dengan bertandang ke DPD Partai Demokrat Sumut, Selasa (29/6).

Ketua Umum DPW PKS Sumut, Usman Jakfar, dan jajaran langsung diterima Plt Ketua Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain, bersama jajaran pengurus lainnya.

Usman Jakfar mengatakan, silaturahmi ke Partai Demokrat adalah untuk memperkenalkan kepengurusan baru PKS Sumut serta mengenalkan lambang PKS yang tampil dengan wajah dan semangat baru untuk melayani rakyat dan NKRI. Sekaligus mendiskusikan sejumlah permasalahan bangsa yang saat ini sedang berkembang.


Alumnus Al Qismus Ali Al-Washliyah itu menyebut kehadiran PKS membawa ide dan gagasan untuk diduskusikan bersama. Seperti konsep kampanye positif dan kampanye negatif, sedangkan konsep kampanye hitam (Black Campaign) diharamkan di PKS.

Oleh karena itu, sambungnya, pada pemilu yang lalu PKS hadir dengan membawa gagasan di antaranya SIM dan STNK gratis, RUU Perlindungan Tokoh Agama dan lain-lain.

Kalaupun PKS hadir dengan kampanye negatif adalah dalam rangka menyampaikan fakta yang terjadi sebagai upaya check and balances di pemerintahan guna wujudkan demokrasi yang sehat.

“Karenanya PKS berada di luar (pemerintahan) hari ini bersama Partai Demokrat, agar hal-hal yang harus diketahui itu sampai kepada masyarakat,” katanya saat menyampaikan sambutan di Kantor DPD Partai Demokrat Sumut, Jl. Gatot Subroto, Kota Medan.

Usman juga menekankan pentingnya partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi yang sehat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. PKS mengajak Partai Demokrat bersama untuk menjaga kualitas demokrasi melalui berbagai bentuk kerja sama di ranah kontestasi politik.

"Yang pertama, kami menawarkan untuk berjuang bersama dalam menjaga demokrasi dalam bentuk kerja sama politik di ranah kontestasi politik maupun pembentukan kebijakan publik agar tetap sehat sesuai amanat reformasi dalam bingkai pancasila dan UUD 1945," terang Usman, dikutip Kantor Berita RMOLSumut.

Dalam pertemuan itu, Usman juga mengajak Demokrat untuk berperan aktif dalam menekan laju penyebaran Covid-19 dengan cara terus melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi kepada masyarakat Sumut.

Hal yang senada diutarakan oleh Plt Ketua DPD Partai Demokrat, Herri Zulkarnain. Dalam sambutannya, Herru menyebut membangun Sumatera Utara ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu partai.

Namun, perlu ada kerjasama dengan partai-partai lainnya terutama menyangkut problem yang hari ini sedang dihadapi yakni masalah ekonomi dan kesehatan serta menemukan solusi agar Covid-19 dapat segera hilang dari Indonesia maupun Sumatera Utara.

Selain itu, Zulkarnain juga sepakat terhadap poin-poin kesepakatan yang disampaikan terutama untuk melakukan penguatan demokrasi melalui upaya check and balances di pemerintahan.

“Sepakat kita, upaya kita juga menjadi check and balances untuk pemerintah Indonesia maupun Sumatera Utara. Atas yang disampaikan ketua (PKS) tadi, kami juga sudah membacanya dengan seksama, hampir sama dengan visi misi yang kita punya dan terutama menyangkut masalah covid ini kita harus serius,” jelasnya.

Kegiatan silaturahmi kebangsaan itu ditutup dengan menandatangani butir-butir pernyataan sikap bersama DPW PKS Sumut dengan DPD Demokrat Sumut.

Kedua partai yang pernah berkoalisi di Pilkada Kota Medan itu berkomitmen untuk terus melakukan komunikasi yang baik dan intens dalam rangka menjaga persahabatan yang sudah terjalin sejak lama.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya