Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net
Sebuah dokumen Rapat Terbatas (Ratas) tentang Evaluasi dan Perkembangan Pelaksanaan PPKM Mikro oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) bocor.
Seiring dengan itu, muncul pesan berantai di kalangan wartawan berjudul "Hasil Ratas Istana" yang menyepakati Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengambil alih penanganan pandemi di pulau Jawa-Bali.
Sementara, dalam isi pesan berantai itu disebutkan bahwa Ketua KPCPEN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memegang penanganan pandemi Covid-19 di wilayah selain Jawa-Bali.
Sesuai dengan isi dokumen (Ratas) tentang Evaluasi dan Perkembangan Pelaksanaan PPKM Mikro yang bersifat rahasia dan terbatas, dalam isi pesan berantai juga disebutkan rencana pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Hanya saja, di dalam pesan berantai hanya tertulis "PPKM Darurat akan dilaksanakan di DKI Jakarta dengan menutup mal, restotan dan perkantoran". Sementara di dalam dokumen Ratas tidak disebutkan daerah yang akan menerapkan PPKM Darurat.
Tapi, dalam dokumen Ratas disebutkan mengenai kategorisasi daerah yang akan diberlakukan PPKM Darurat. Yaitu, daerah-daerah yang masuk kategori risiko tinggi dan sedang penularan Covid-19, atau biasa disebut zona merah dan zona oranye.
Adapun terkait pengangkatan Luhut sebagai Koordinator penanganan Covid-19 dan pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa-Bali, tidak tercantum di dalam dokumen Ratas tersebut.
Namun, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, membenarkan informasi yang beredar di dalam pesan berantai mengenai pengangkatan Luhut.
"Betul Menko Maritim dan Investasi (Luhut Binsar Pandjaitan) telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali," ujar Jodi dalam keterangan tertulis, Selasa (29/6).
Saat ini, lanjut Jodi, pemerintah sedang memformulasikan tindakan pengetatan yang akan diambil dalam pelaksanaan PPKM Darurat. Sehingga, pengumuman resmi terkait hal tersebut baru akan disampaikan oleh Pemerintah dalam kurun waktu beberapa hari mendatang.
Akan tetapi, Jodi mengatakan bahwa supermarket, mal dan sektor-sektor esensial lainnya akan tetap beroperasi dengan jam operasional yang dipersingkat dan protokol kesehatan yang ketat.
"Dimohon agar tidak panik dengan adanya berita yang beredar di grup Whatssapp. Agar semua pihak tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, vaksinasi bagi yang sehat dan terus waspada," tandasnya.
