Berita

Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo dan tersangka lain mendengarkan tuntututan tim jaksa KPK/Net

Hukum

Korupsi Benur, Jaksa KPK Tuntut Edhy Prabowo 5 Tahun Penjara

Tersangka Lain Masing-masing 4,5 Tahun
SELASA, 29 JUNI 2021 | 17:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dituntut lima tahun penjara dalam perkara dugaan suap izin ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2020.

Tuntutan itu disampaikan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (29/6).

"Menyatakan terdakwa Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP," ujar Jaksa Ronald Worotikan, di Jakarta, Selasa petang (29/6).

Sehingga, jaksa KPK menuntut mantan Wakuil Ketua Umum Partai Gerindra itu dengan pidana penjara selama lima tahun, dan denda Rp 400 juta subsider enam bulan kurungan.

Dalam tuntutan itu, jaksa KPK membeberkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tuntutan bagi Edhy.

Hal yang memberatkan adalah, perbuatan Edhy dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan KKN, dan Edhy selaku penyelenggara negara yakni seorang menteri tidak memberikan teladan yang baik.

Sedangkan hal yang meringankan adalah, Edhy bersikap sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, dan sebagian asetnya sudah disita.

Selain itu, Edhy juga dituntut pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 9.687.447.219 dan 77 ribu dolar AS.

Sementara itu, terdakwa lainnya yakni, Andreau Misanta Pribadi dan Safri selaku staf khusus (Stafsus) Edhy, Ainul Faqih selaku staf pribadi (Sespri), Iis Rosita Dewi (anggota DPR RI yang juga istri Edhy), Amiril Mukminin selaku Sespri Edhy, dan Siswadhi Pranoto Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PLI) dan pemilik PT Aero Citra Kargo (ACK), dituntut masing-masing empat tahun enam bulan penjara.

Tidak hanya itu, mereka juga dituntut untuk membayar uang denda. Untuk Andreau, Safri dan Amiril didenda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan, sedangkan Siswadhi dan Ainul didenda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan.

Untuk terdakwa Amiril, jaksa KPK menuntut pidana khusus berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 2 miliar.

Populer

Hampir 2 Bulan Kosong, Presiden Jokowi dan Panglima TNI Disarankan Segera Tunjuk Pangkostrad Baru

Kamis, 13 Januari 2022 | 01:58

Viral Sesajen Gunung Semeru Ditendang dan Dibuang, Anak Gus Dur Meradang

Minggu, 09 Januari 2022 | 10:54

The Jerusalem Post: Prabowo Subianto Tokoh Utama di Balik Upaya Normalisasi Hubungan Israel-Indonesia

Rabu, 12 Januari 2022 | 13:28

Ketua Umum HMI: Pelaporan Balik Terhadap Ubedilah Badrun Adalah Tindakan Salah Kaprah dan Bodoh

Minggu, 16 Januari 2022 | 07:17

Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Laporkan Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep ke KPK

Senin, 10 Januari 2022 | 12:28

Jerry Massie: Memang Saham 100 M Kaesang Tidak Masuk Akal, Usahanya Saja Banyak yang Gagal

Selasa, 11 Januari 2022 | 16:38

Soal Deklarasi Prabowo-Jokowi, Pengamat: Jika Maju Cawapres, Makin Kuat Jokowi Beda Kelas dengan SBY

Sabtu, 15 Januari 2022 | 17:54

UPDATE

Dipilih Jokowi, Ibukota Baru Dinamakan "Nusantara"

Senin, 17 Januari 2022 | 13:38

Terusir dari Australia, Novak Djokovic Mendarat di Dubai

Senin, 17 Januari 2022 | 13:37

Ringankan Penderitaan Rakyat, China Kirim 4.000 Ton Beras ke Suriah

Senin, 17 Januari 2022 | 13:24

Tonga Porak Poranda, Ditutupi Debu Vulkanik, Kapal-kapal Terbalik

Senin, 17 Januari 2022 | 12:59

Mantan Jubir Gus Dur: Ubedilah Sadar Ada Persoalan Demokrasi yang Diabaikan, Dia Terganggu

Senin, 17 Januari 2022 | 12:54

Badai Salju Dahsyat Terjang Amerika, Ribuan Jadwal Penerbangan Dibatalkan

Senin, 17 Januari 2022 | 12:35

Menag Yaqut: Kepastian Ada Tidaknya Ibadah Haji Tergantung Pemerintah Arab Saudi

Senin, 17 Januari 2022 | 12:29

Adhie Massardi: Aksi Ubedilah Badrun Mengguncang Pikiran Parlemen untuk Bentuk UU Kolusi dan Nepotisme

Senin, 17 Januari 2022 | 11:59

Ketum Golkar Airlangga Minta Sulsel Jadi Basis Kemenangan Wilayah Timur

Senin, 17 Januari 2022 | 11:56

Skandal Ekspor Batubara: Lawan Kebijakan Oligarkis! (2)

Senin, 17 Januari 2022 | 11:41

Selengkapnya