Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia, Firman Jaya Daeli, saat menjadi narasumber diskusi series Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk 'Halal-Haram Jokowi 3 Periode' yang disiarkan virtual oleh Kantor Berita Politik RMOL pada Selasa.29 Juni/RMOL
Isu penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode dianggap sebagai perusak tatanan demokrasi oleh Pusat Studi Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia.
Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, Firman Jaya Daeli mengatakan, isu yang dikembangkan sejumlah oknum itu tidak punya basis legitimasi dalam konstitusi.
"Tiga periode itu tidak memiliki akar basis legitimasi, kita harus menghormati agenda reformasi yang digulirkan oleh rakyat," ujar Firman saat menjadi narasumber diskusi series Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk 'Halal-Haram Jokowi 3 Periode' yang disiarkan virtual oleh
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (29/6).
Di sisi lain, Firman juga meyakini bahwa partai-partai politik yang ada di parlemen akan menolak wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Pasalnya, partai politik tentu menyiapkan kaderisasi untuk kepemimpinan nasional setelah Presiden Joko Widodo purna tugas pada tahun 2024 mendatang.
"Saya yakin seyakin-yakinnya, Jokowi sendiri juga sudah menolak ya, kalau politik praktis mungkin susah di parlemen menyetujui ini, akan merusak sirkulasi pendidikan kader kepemimpinan nasional," tuturnya.
Lebih dari itu, Firman melihat banyak potensi di seluruh partai politik yang ada untuk menjadi calon pemimpin masa depan Indonesia. Sehingga, bukan tidak mungkin isu presiden tiga periode bakal ditentang banyak pihak.
"Tentu parpol menyiapkan formasi kepemimpinan nasional. Maka pasti ada perlawanan kultural secara diam-diam dari parpol," demikian politisi senior PDI Perjuangan itu.
Selain Firman, turut hadir sebagai pembicara Ketua Umum Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer, dan aktivis demokrasi, Firman Tendry.
