Rektor Universitas Indonesia (UI), Prof. Ari Kuncoro/Net
Bukan cuma pihak Rektorat Universitas Indonesia saja yang mendapat kritik dari khalayak publik, setelah memanggil mahasiswa yang membuat meme "Jokowi The King of Lip Service".
Kritik juga menyasar Pemerintah Pusat, karena diduga ikut andil dalam upaya membungkam aksi kritis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI lewat pemberian jabatan Wakil Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada Rektor UI, Prof. Ari Kuncoro.
Direktur eksekutif Indo Parameter, Tri Wibowo Santoso, menjadi salah satu pihak yang mengkritisi pemerintah terkait hal tersebut.
Ia mengatakan, corak politik Indonesia saat ini telah kembali ke era kolonial. Pasalnya, cara-cara yang digunakan memiliki pola balas jasa, dengan memberikan jabatan kepada Ari Kuncoro agar bisa menekan aksi kritis mahasiswanya.
"Faktanya Rektor UI Prof Ari Kuncoro ternyata rangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI). Ini kan pola kolonial, memberikan jabatan marsose kepada pribumi untuk menekan saudaranya sendiri yang tak sependapat dengan pemerintah kolonial," cetus Bowo kepada
redaksi, Selasa (29/6).
Menurut Bowo, seharusnya respon pihak rektorat UI mengapresiasi sikap Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, yang telah melontarkan kritik terhadap pemerintah dengan satire melalui poster yang menobatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai "The King of Lip Service".
"Sikap kritis BEM UI dan kawan-kawan mahasiswa terhadap pemerintah seharusnya patut mendapat apresiasi. Apa lagi, Kampus itu kan mengedepankan kebebasan akademik," ucapnya.
Terkait pemberian jabatan di BUMN terhadap Ari Kuncoro, Bowo menganggap itu telah menyalahi Peraturan Pemerintah (PP) 68/2013 tentang Statuta UI. Di dalam Pasal 35 ayat C, dijelaskan bahwa rektor atau wakil rektor UI tak boleh rangkap jabatan pada badan usaha milik negara/daerah atau swasta.
"Sudah pakai cara kolonial, nabrak aturan pulak," imbuhnya.
Sebagai "kepanjangan tangan" pemerintah, menurut Bowo, Rektor UI seharusnya merespon poster "Jokowi The King of Lips Service" secara positif. Karena, hal itu bagian dari kontribusi mahasiswa untuk mengingatkan kembali janji-janji presiden yang belum terealisasi atau menyimpang dari komitmen.
"Misal, saat kampanye Jokowi akan memberi subdisi sembako bagi rakyat dengan mengeluarkan kartu sembako. Sekarang, sembako malah dipajakin sama Menkeu Sri Mulyani yang merupakan anak buah Jokowi," beber Bowo.
Oleh karena itu, Bowo menyarankan para akademisi untuk mensupport pergerakan mahasiswa dalam mengkritisi kebijakan pemerintah, bukan justru
membully.
"Kritikan dari mahasiswa terhadap pemerintah harus didukung. Karena banyak ucapan pemerintah yang sudah tidak selaras dengan tindakannya. Mungkin saja Pak Presiden lupa pada komitmennya, sehingga perlu diingatkan lagi," tandas Bowo.
