Presiden Joko Widodo (Jokowi)/Repro
Meme "Jokowi The King of Lip Service" yang dibuat dan disampaikan via media sosial oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), juga merupakan gambaran dari ketidaksesuain ucapan Presiden dengan pelaksanaan kebijakan perekonomian RI.
Begitu Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf, merespon aksi kritis BEM UI terhadap sikap kepemimpinan Jokowi di saat masih menjalani masa jabatan periode keduanya kali ini.
Sebabnya, Gde Siriana melihat satu kebijakan ekonomi yang disampaikan Jokowi sampai saat ini tidak berjalan optimal, yaitu program 16 paket kebijakan ekonomi.
Menurut Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini, pelaku ekonomi pun sudah bisa melihat bahwa realisasi 16 paket kebijakan ekonomi Jokowi tidak lebih nyata ketimbang yang disampaikannya, saat pertamakali merilis program ini pada periode pertamanya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di tahun 2015 silam.
"Jadi bukan hanya mahasiswa yang tidak lagi percaya presiden, sehingga dijuluki
King of Lip Service. Bahkan, pasar sudah lama tidak percaya," ujar Gde Siriana kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/6).
Sebagai buktinya, Gde Siriana memaparkan satu hal pokok yang menurutnya menjadi basis dari perekonomian dan berpengaruh pada baik tidaknya implementasi 16 paket kebijakan ekonomi Jokowi. Yaitu, soal stabilitas perekonomian dalam negeri yang terlihat dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
"Buktinya adalah 16 paket kebijakan ekonomi Jokowi tidak berjalan efektif, sehingga pertumbuhan (ekonomi) stagnan. Juga, kurs Rp Vs dolar Amerika Serikat. Oktober 2014 sekitar 12.135. Hari ini sudah hampir Rp 15 ribu," tuturnya.
"Dalam Dua periode saja Jokowi sudah dapat gelar raja utang dan raja
lip service. Saya khawatir akan nambah gelarnya jika tiga periode," demikian Gde Siriana Yusuf.
