Tidak Ada Perintah Dari Megawati Untuk Kader PDIP Kaji Masa Jabatan Presiden

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan merupakan partai patuh pada konstitusi, UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Atas dasar itu, politisi PDIP Hendrawan Supratikno menegaskan partainya menolak keras wacana menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Wacana ini secara masif dikoar-koarkan Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Qodari bersama Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024. Mereka ingin menduetkan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang.

"PDIP mematuhi segenap norma konstitusi,” tegas Hendrawan saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/6).

Selain PDIP menolak, Hendrawan juga menyebut bahwa Presiden Jokowi telah menyatakan tidak pernah berpikir untuk menjabat tiga periode.

Sementara saat ditanya apakah ada perintah khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati dalam menanggapi wacana presiden 3 periode, Hendrawan mengatakan bahwa jawaban itu sudah disampaikan Ketua PDIP Ahmad Basarah.

Di mana tidak ada perintah dari Megawati untuk para kader di parlemen mengkaji masa jabatan presiden.

“Intinya, tidak ada penugasan untuk mengkaji masa jabatan presiden. Yang ada adalah memasukkan kewenangan MPR untuk menetapkan PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara),” demikian Hendrawan.