Tokoh nasional Rizal Ramli/RMOL
Sikap rektorat Universitas Indonesia yang langsung memanggil Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM UI) usai mengkritik kinerja Presiden Joko Widodo sama sekali tak mencerminkan demokrasi.
Yang dilakukan rektorat UI, justru mengingatkan publik terhadap era pemerintahan orde baru, di mana kebebasan berpendapat dan berseberangan dengan pemerintah sulit dilakukan.
Hal tersebut yang dilihat ekonom sekaligus tokoh nasional Rizal Ramli dalam menyikapi surat panggilan rektorat UI kepada sepuluh mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI buntut unggahan meme dan kritikan kepada Presiden Jokowi.
"Ini rektorat UI bagaikan aparat keamanan, neo-Orba banget. Pantes rangkingnya nyungsep," kata Rizal Ramli, Minggu (27/6).
Komentar RR tersebut menanggapi cuitan pendiri KedaiKopi, Hendri Satrio yang juga mempertanyakan surat rektorat UI kepada BEM UI.
"Apa hasilnya pertemuan ini? Dilarang? Bikin malu aja bila sampai dilarang #Hensat," tandas Hendri Satrio.
Dalam unggahan sebelumnya, BEM UI menyebut Presiden Joko Widodo adalah presiden yang suka mengobral janji manis.
"Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu," tulis akun @BEMUI_Official.
Beberapa hal yang disinggung BEM UI di antaranya soal Revisi UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), janji penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kerinduan didemo mahasiswa, serta beberapa lainnya.
BEM UI juga turut menyertakan beberapa meme gambar Presiden Joko Widodo. Seperti halnya gambar Presiden Jokowi di atas mimbar pidato dan disertai sebuah mahkota di kepala.
"Jokowi:
the king of lip service," tulis meme tersebut.
Kritikan pedas BEM UI tersebut berbuntut pada pemanggilan dari pihak kampus. Dalam surat bernomor 915/UN2.R1.KMHS/PDP.00.04.00/2021, ada 10 mahasiswa yang dipanggil. Pemanggilan dilakukan oleh Direktur Kemahasiswaan Universitas Indonesia, Dr Tito Latif Indra.
