Berita

Wakil Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang/Net

Politik

Kadin Jakarta: Jangan Sampai Munas Kadin Bertolak Belakang Dengan Harapan Pemerintah

MINGGU, 27 JUNI 2021 | 10:53 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dorongan agar pelaksanaan Munas VIII Kadin yang akan berlangsung 30 Juni 2020 di Kendari, Sulawesi Tenggara, ditunda terus bermunculan.

Kali ini, dorongan itu muncul dari Wakil Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang. Dia meminta agar munas ditunda sementara lantaran pandemi Covid-19 masih melonjak cukup tajam.

Terlebih, sambungnya, virus varian baru sudah masuk ke Indonesia dan jauh lebih ganas.


“Ini juga menjadi pertimbangan. Saat ini sedang puncak-puncaknya, jangan sampai laju penyebarannya semakin besar tentu akan sangat membebani pemerintah untuk menyediakan fasilitas isoman dan tenaga medis yang juga terbatas,” ucap Sarman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/6).

Bagi Sarman, dorongan dari masyarakat hingga kepala daerah agar Munas Kadin ditunda cukup beralasan. Fakyanya kasus Covid-19 memang tengah melonjak dan tempat penyelenggaraan munas berada di zona merah.

Dia mengurai pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan PPKM Mikro yang ketat dan presiden sudah mengajak masyarakat untuk berdiam di rumah. Artinya apapun kegiatan yang dilakukan masyarakat harus diminimalisir dengan baik untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19.

"Sebagai bentuk peran serta pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin menekan laju penularan Covid 19, maka akan sangat elok Munas tersebut dapat ditunda sampai dengan angka penyebaran Covid benar-benar dapat kita kendalikan dan kebijakan PPKM diperlonggar,” katanya.

Sarman menambahkan bahwa saat ini banyak kegiatan seperti pameran, seminar, rapat-rapat sampai dengan kunker legislatif yang ditunda. Dia tidak ingin Munas Kadin bertolak belakang dengan harapan pemerintah agar sebaran corona tidak melonjak lagi.

"Kita mengantisipasi saja, jangan sampai Munas Kadin menjadi kluster baru. Tentu akan sangat bertolak belakang dengan harapan pemerintah kalau terjadi,” demikian Sarman.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya