Berita

Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto/RMOL

Politik

Sri Mulyani, Tolong Buka Blokir Bantuan Untuk Ponpes Dan Madrasah

SABTU, 26 JUNI 2021 | 16:52 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan tidak luput menyasar pondok pesantren (Ponpes) dan madrasah.

Meski kondisi membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan bagi para santri, tetapi bantuan yang seharusnya diterima tidak tersalurkan.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto mengatakan, anggaran bantuan bagi ponpes dan madrasah ternyata masih ada yang tertahan karena diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).


Menurut Yandri, anggaran untuk ponpes dan madrasah yang diblokir oleh Kemenkeu berjumlah kurang lebih Rp 500 miliar.

"Ternyata semuanya (Rp 500 miliar) masih diblokir oleh Kemenkeu sehingga Kemenag sampai sekarang tidak bisa menyalurkan bantuan tersebut untuk ponpes dan madrasah," kata Yandri, di Jakarta, Sabtu (26/6).

Dikatakan Wakil Ketua Umum PAN itu, anggaran diblokir Kemenkeu selama enam bulan tanpa alasan yang jelas.

Karena itu, Yandri mendesak Menkeu Sri Mulyani untuk segera membuka blokir anggaran tersebut untuk segera diberikan pada ponpes dan madrasah.

"Di masa pandemi ini ponpes dan madrasah sangat membutuhkan bantuan untuk bisa menyelenggarakan pendidikan. Bantuan untuk mereka jangan ditahan-tahan," tegas Yandri.

Pemerintah melalui Menkeu Sri Mulyani pernah menjanjikan dukungan kepada ponpes dan pendidikan keagamaan di tengah Covid-19 melalui program pemulihan ekonomi pesantren.

Alokasi anggaran program tersebut sebesar Rp 2,6 triliun menyiapkan pesantren untuk bisa beradaptasi terhadap kebiasaan baru akibat adanya pandemi Covid-19.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya