Berita

Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto/RMOL

Politik

Sri Mulyani, Tolong Buka Blokir Bantuan Untuk Ponpes Dan Madrasah

SABTU, 26 JUNI 2021 | 16:52 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan tidak luput menyasar pondok pesantren (Ponpes) dan madrasah.

Meski kondisi membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan bagi para santri, tetapi bantuan yang seharusnya diterima tidak tersalurkan.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto mengatakan, anggaran bantuan bagi ponpes dan madrasah ternyata masih ada yang tertahan karena diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).


Menurut Yandri, anggaran untuk ponpes dan madrasah yang diblokir oleh Kemenkeu berjumlah kurang lebih Rp 500 miliar.

"Ternyata semuanya (Rp 500 miliar) masih diblokir oleh Kemenkeu sehingga Kemenag sampai sekarang tidak bisa menyalurkan bantuan tersebut untuk ponpes dan madrasah," kata Yandri, di Jakarta, Sabtu (26/6).

Dikatakan Wakil Ketua Umum PAN itu, anggaran diblokir Kemenkeu selama enam bulan tanpa alasan yang jelas.

Karena itu, Yandri mendesak Menkeu Sri Mulyani untuk segera membuka blokir anggaran tersebut untuk segera diberikan pada ponpes dan madrasah.

"Di masa pandemi ini ponpes dan madrasah sangat membutuhkan bantuan untuk bisa menyelenggarakan pendidikan. Bantuan untuk mereka jangan ditahan-tahan," tegas Yandri.

Pemerintah melalui Menkeu Sri Mulyani pernah menjanjikan dukungan kepada ponpes dan pendidikan keagamaan di tengah Covid-19 melalui program pemulihan ekonomi pesantren.

Alokasi anggaran program tersebut sebesar Rp 2,6 triliun menyiapkan pesantren untuk bisa beradaptasi terhadap kebiasaan baru akibat adanya pandemi Covid-19.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya