Berita

Presiden RI Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Klaim Lockdown Dan PPKM Esensinya Sama, Pengamat: Terserah Presiden Saja!

SABTU, 26 JUNI 2021 | 10:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut lockdown dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro secara esensi sama, disoal sejumlah kalangan.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, pernyataan Presiden Jokowi tersebut seolah menunjukkan bahwa pemerintah tidak berani melakukan lockdown meskipun hanya beberapa wilayah tertentu.

"Mungkin karena tak berani melakukan lockdown, akhirnya PPKM mikro disamakan dengan lockdown. Itu terserah Presiden saja," ujar Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (26/6).


Ujang menyatakan, yang pasti rakyat perlu lockdown karena situasi lonjakan kasus Covid-19 yang semakin hari semakin mengkhawatirkan.

"Jika dilockdown pemerintah harus jamin makan masyarakat. Namun PPKM mikro kan tak harus kasih makan. Rakyat butuh penanganan segera terkait Covid-19. Karena saat ini satu persatu rakyat berguguran," kata dosen ilmu politik Universitas Al-Azhar Indonesia itu.

Ujang menyesalkan langkah yang gagap dan terkesan bingung yang dilakukan oleh pemerintah sejak awal mula virus corona menyerang Tanah Air. Seharusnya, kata dia, semua saling bahu membahu dan tidak menjadikan wabah yang sangat berbahaya ini sebagian lelucon.

"Dari dulu juga mestinya serius. Mestinya pusat dan pemda bahu membahu menangani Covid-19. Akibat banyak kebijakan yang tumpang tindih dan paradoks, seperti mudik dilarang, tapi tempat wisata dibuka. Akhirnya begitu kasusnya meningkat tempat pariwisata ditutup lagi. Mestinya dari awal jangan dibuka," ucapnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya