Berita

Presiden RI Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Klaim Lockdown Dan PPKM Esensinya Sama, Pengamat: Terserah Presiden Saja!

SABTU, 26 JUNI 2021 | 10:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut lockdown dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro secara esensi sama, disoal sejumlah kalangan.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, pernyataan Presiden Jokowi tersebut seolah menunjukkan bahwa pemerintah tidak berani melakukan lockdown meskipun hanya beberapa wilayah tertentu.

"Mungkin karena tak berani melakukan lockdown, akhirnya PPKM mikro disamakan dengan lockdown. Itu terserah Presiden saja," ujar Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (26/6).


Ujang menyatakan, yang pasti rakyat perlu lockdown karena situasi lonjakan kasus Covid-19 yang semakin hari semakin mengkhawatirkan.

"Jika dilockdown pemerintah harus jamin makan masyarakat. Namun PPKM mikro kan tak harus kasih makan. Rakyat butuh penanganan segera terkait Covid-19. Karena saat ini satu persatu rakyat berguguran," kata dosen ilmu politik Universitas Al-Azhar Indonesia itu.

Ujang menyesalkan langkah yang gagap dan terkesan bingung yang dilakukan oleh pemerintah sejak awal mula virus corona menyerang Tanah Air. Seharusnya, kata dia, semua saling bahu membahu dan tidak menjadikan wabah yang sangat berbahaya ini sebagian lelucon.

"Dari dulu juga mestinya serius. Mestinya pusat dan pemda bahu membahu menangani Covid-19. Akibat banyak kebijakan yang tumpang tindih dan paradoks, seperti mudik dilarang, tapi tempat wisata dibuka. Akhirnya begitu kasusnya meningkat tempat pariwisata ditutup lagi. Mestinya dari awal jangan dibuka," ucapnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya