Berita

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno/Net

Politik

PLTU Terancam Shutdown Karena Harga Batubara Naik, DPR Bakal Panggil PLN Dan Kementerian ESDM

SABTU, 26 JUNI 2021 | 01:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sejumlah PLTU dikabarkan akan melakukan shutdown lantaran adanya kenaikkan harga batubara ekspor sangat tinggi. Diduga pemain batubara lokal tidak mau menginvestasikan ke PLN.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyampaikan akan memanggil Kementerian ESDM dan juga PLN untuk mengonfirmasi adanya sejumlah perusahaan batubara yang tidak mau menginvestasikan ke PLN.

“Kami masih belum melakukan pendalaman belum mendapatkan laporan terkait hal ini, nanti akan kami panggil PLN untuk mendalami laporan ini. Kalau benar adanya,” ucap Eddy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/6).


Legislator dari Fraksi PAN ini mengatakan, sejumlah PLTU tersebut jika melakukan shutdown akan berdampak pada pasokan listrik di dalam negeri.

“Sejauh ini belum ada keluhan dari pelanggan pada kekurangan atau shut down dari pasokan-pasokan listrik itu, sehingga kami belum mendapatkan laporan tersebut,” katanya.

Eddy mengatakan, Indonesia mempunyai regulasi DMO (domestic market obligation). Tujuannya, untuk menjaga keterjaminan supplai untuk pembangkit listrik.

“Semua pemasok batubara semua eksportir batubara memiliki DMO jadi memang harus ada batubara yang harus dijual ke dalam negeri,” katanya.

Namun, dia meminta agar para pelaku ekspor batubara tetap memasok tambangnya untuk kebutuhan dalam negeri.

“Tetapi memang dengan adanya kenaikan batubara tersebut akan lebih menguntungkan jika dijual ekspor tapi tidak boleh kemudian menghilangkan kewajiban mereka untuk tetap memasok porsi di tambang itu untuk kebutuhan dalam negeri,” tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya