Berita

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam webinar Partai Keadilan Sejahtera (PKS)/RMOL

Politik

Mardani: Saat Politik Membosankan, Kehadiran Kelas Menengah Dibutuhkan

JUMAT, 25 JUNI 2021 | 21:23 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Perlu ada kewarasan dalam menyikapi dinamika politik yang belakangan terjadi di Tanah Air.

Mulai dari persepsi 'memaksa' menyamakan lockdown dan PPKM Mikro, hingga wacana presiden tiga periode yang kembali mengemuka.

"Kita merasa memang perlu kehadiran kelas menengah (masyarakat berpikir maju) di tengah politik yang kian membosankan, membebalkan, dan menyebalkan. Apalagi ada ide tiga periode yang naif gitu loh," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam diskusi virtual bertema Kelas Menengah dan Kekuatan Politik Akal Sehat, Jumat (25/6).


Dikatakan Mardani, salah satu yang menyebalkan adalah ketika muncul perdebatan lockdown dan PPKM mikro untuk menyikapi lonjakan Covid-19.

Kata dia, pemerintah memandang dua hal yang berbeda itu sama. Padahal, pemerintah tidak mau lockdown karena harus menanggung hajat hidup rakyat.

"Ada lagi ide-ide, enggak ada beda kok lockdown, PSBB, PPKM Mikro. Ah, sesuatu yang sangat naif. Padahal ternyata kajian ekonomisnya enggak mampu kalau lockdown karena (biaya hidup) wajib ditanggung (negara)," jelasnya.

Lebih ironi lagi, saat pemerintah tidak bisa bertanggung jawab pada kondisi sosial rakyatnya, malah muncul ide memperpanjang jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Kebijakan publik kita amat sangat tidak bertanggung jawab, tetapi tetap ada yang teriak tiga periode dan pendukungnya luar biasa," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya