Berita

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam webinar Partai Keadilan Sejahtera (PKS)/RMOL

Politik

Mardani: Saat Politik Membosankan, Kehadiran Kelas Menengah Dibutuhkan

JUMAT, 25 JUNI 2021 | 21:23 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Perlu ada kewarasan dalam menyikapi dinamika politik yang belakangan terjadi di Tanah Air.

Mulai dari persepsi 'memaksa' menyamakan lockdown dan PPKM Mikro, hingga wacana presiden tiga periode yang kembali mengemuka.

"Kita merasa memang perlu kehadiran kelas menengah (masyarakat berpikir maju) di tengah politik yang kian membosankan, membebalkan, dan menyebalkan. Apalagi ada ide tiga periode yang naif gitu loh," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam diskusi virtual bertema Kelas Menengah dan Kekuatan Politik Akal Sehat, Jumat (25/6).


Dikatakan Mardani, salah satu yang menyebalkan adalah ketika muncul perdebatan lockdown dan PPKM mikro untuk menyikapi lonjakan Covid-19.

Kata dia, pemerintah memandang dua hal yang berbeda itu sama. Padahal, pemerintah tidak mau lockdown karena harus menanggung hajat hidup rakyat.

"Ada lagi ide-ide, enggak ada beda kok lockdown, PSBB, PPKM Mikro. Ah, sesuatu yang sangat naif. Padahal ternyata kajian ekonomisnya enggak mampu kalau lockdown karena (biaya hidup) wajib ditanggung (negara)," jelasnya.

Lebih ironi lagi, saat pemerintah tidak bisa bertanggung jawab pada kondisi sosial rakyatnya, malah muncul ide memperpanjang jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Kebijakan publik kita amat sangat tidak bertanggung jawab, tetapi tetap ada yang teriak tiga periode dan pendukungnya luar biasa," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya