Berita

Anggota Komisi VII DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu/Net

Politik

Adian Napitupulu Cium Aroma Bisnis Dalam Wacana Penghentian Genose

JUMAT, 25 JUNI 2021 | 19:44 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Wacana penghentian penggunaan alat tes Covid-19 buatan Universitas Gadjah Mada (UGM), GeNose C19, diprotes Anggota Komisi VII DPR RI, Adian Napitupulu.

Ia mengaku tidak sepakat jika lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air dikaitkan dengan akurasi alat deteksi Covid yang basis sampelnya hembusan napas seseorang, sebagaimana yang disampaikan Ahli biologi molekuler Ahmad Utomo.

Pasalnya, Adian mempertanyakan desakan Ahmad Utomo yang menginginkan penggunaan GeNose dihentikan karena hasilnya tidak akurat, sehingga berakibat pada lonjakan kasus Covid-19.


"Itu pernyataan yang berdasarkan data, rasa atau kepentingan? Menurut saya kalau berdasarkan data, jika Genose menjadi penyebab, maka harusnya lonjakan Covid terjadi setidaknya satu atau dua bulan setelah GeNose di pergunakan atau sekitar bulan Maret atau April 2021, bukan bulan Juni," kata Adian, Jumat (25/6).

Pada faktanya, politisi PDI Perjuangan ini melihat pada bulan Maret dan April kasus Covid Indonesia justru pada titik terendah. Sehingga ia melihat ada oknum yang sengaja mengkambing hitamkan GeNose tanpa data yang akurat.

"Hanya dapat dari 'katanya' atau 'infonya', tanpa pegang data yang valid. Atau bisa juga bagian dari kelompok yang memiliki kepentingan politik maupun bisnis," sambungnya.

Sepengetahuan Adian, Genose merupakan alat uji yang paling murah dan bukan murahan, apalagi asal-asalan. Sebagai buktinya, ia menyebut GeNose sebagai alat tes yang sudah teruji dan izin edarnya dikeluarkan Kemenkes (KEMENKES RI AKD 20401022883).

Bahkan menurutnya, kehadiran Genose juga membawa dua sisi positif yakni bisa dijangkau oleh beragam kalangan dan di sisi lain membantu negara untuk melakukan identifikasi mereka yang terkena Covid-19 dengan cepat dan murah.

"Menghentikan penggunaan Genose akan membuat kesehatan hanya menjadi milik orang orang kaya saja yang mampu membayar mahal hanya untuk tes saja. Sederhananya Genose menjawab kebutuhan Rakyat dan Negara," tegasnya.

Adian mengatakan, adanya Genose merupakan bukti pemerintah hadir di tengah masyarakat. Terbukti, penggunaan GeNose digemari masyarakat karena tidak harus dicolok hidungnya seperti tes PCR atau antigen. Bahkan, harga tes GeNose pun terjangkau, yakni berkisar Rp 30 ribu.

Oleh karena itu, Adian menegaskan, menghentikan penggunaan Genose akan melukai rakyat kecil yang harus tetap beraktivitas untuk mencari nafkah meskipun di masa pandemi.

"Genose dengan harga yang terjangkau di bandingkan antigen menjadi bukti bahwa Negara hadir untuk semua rakyat tidak hanya untuk si kaya saja. Genose diizinkan digunakan kan pasti ada prosesnya, apalagi dari Kemenkes juga sudah kasih izin," ucap Adian.

Lebih lanjut, Adian mengungkap kemungkinan adanya persaingan bisnis antara GeNose dengan antigen. Hal itu menurutnya sangat mungkin, walaupun konspirasi konflik itu sulit di buktikan namun aromanya bisa tercium.

Maka dari itu, Adian mengusulkan, penggunaan GeNose sebaiknya tidak hanya digunakan di Bandara atau Stasiun saja. Tapi, juga diterapkan di terminal, pasar, mal, kelurahan, dan berbagai tempat umum.

"Menurut saya baiknya Genose maupun segala bentuk dan jenis alat tes lainnya di biarkan untuk di gunakan dengan catatan selama alat itu memenuhi standar," ucapnya.

"Sehingga akses Masyarakat untuk melakukan deteksi dini terhadap covid 19 semakin terbuka dengan harga yang juga terjangkau," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya