Berita

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad/Net

Politik

RS Keteteran, Indef Minta Pemerintah Refocusing Dan Realokasi Anggaran Untuk Tekan Kasus Covid-19

JUMAT, 25 JUNI 2021 | 19:21 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Anggaran-anggaran yang tidak efisien diusulkan untuk direalokasi dan refocusing kepada penanganan pandemi Covid-19 di dalam negeri.

Itu adalah usulan yang disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menanggapi angka kasus positif Covid-19 yang pada Kamis kemarin (24/6) mencapai rekor tertinggi karena bertambah hingga 20.574 kasus.

"Kalau begini terus rumah sakit sekarang sudah enggak mampu nampung, dibiarkan. Sementara ekonomi masih berjalan," ujar Tauhid saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/6).

Sebagi contoh, Tauhid menyinggu kejadian lonjakan pasien positif Covid-19 yang ada di Kota Bekasi, yang menyebabkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Chasbullah Abdulmadjid Bekasi kehabisan ruang isolasi dan mengakibatkan pasien skrining Covid-19 dirawat di pelataran trotoar parkiran RS.

"Kita ini kan lebaran bulan Mei, kemungkinan sampai Juni akhir masih belum puncak. Artinya kami khawatir ini belum puncaknya. Maka harusnya lebih ketat atau lebih drastis kebutuhannya dari tahun lalu," imbuhnya.

Maka dari itu, Tauhid meminta pemerintah untuk memprioritaskan kesehatan dahulu ketimbang ekonomi. Bahkan, ia menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi cerita tahun 2021 ada pemulihan ekonomi melihat ada lonjakan drastis Covid-19.

"Kalau saya bilang sih ini gelombang kedua. Ini kan kenaikannya jauh lebih dahsyat kenaikan (per harinya). Dan kita enggak tau ini selesai kalau strateginya masih seperti ini," tuturnya.

Lebih lanjut, Tauhid menekankan realokasi dan refocusing anggaran harus segera diputuskan pemerintah. Karena, dalam proses klaim pencairan pendanaan penanganan Covid-19 seringkali membutuhkan proses birokrasi yang cukup memakan waktu, sehingga baik RS maupun Pemda akan kesulitan untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang diperlukan mendesak.

"Kan sudah ada planning-nya, sudah ada perencanaan untuk sektor lain, mereka untuk mengubah itu persetujuannya DPRD untuk daerah, dan masalahnya skenarionya sekarang pemulihan. Nah mau enggak sektor-sektor lain dikurangi?" tanya Tauhid.

"Ya pemerintah harus melakukan pembahasan di internal, ini harus realokasi anggaran nih," tandasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Bentuk Unit Khusus Pidana Ketenagakerjaan, Lemkapi sebut Kapolri Visioner

Kamis, 02 Mei 2024 | 22:05

KPK Sita Bakal Pabrik Sawit Diduga Milik Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 21:24

Rakor POM TNI-Polri

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:57

Semarak Hari Kartini, Srikandi BUMN Gelar Edukasi Investasi Properti

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:50

KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:46

Sesuai UU Otsus, OAP adalah Pribumi Pemilik Pulau Papua

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:33

Danone Indonesia Raih 3 Penghargaan pada Global CSR dan ESG Summit 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:21

Pabrik Narkoba di Bogor Terungkap, Polisi Tetapkan 5 Tersangka

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:15

Ahmed Zaki Harap Bisa Bermitra dengan PKB di Pilgub Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:50

PP Pemuda Muhammadiyah Gelar Tasyakuran Milad Songsong Indonesia Emas

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:36

Selengkapnya