Berita

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad/Net

Politik

RS Keteteran, Indef Minta Pemerintah Refocusing Dan Realokasi Anggaran Untuk Tekan Kasus Covid-19

JUMAT, 25 JUNI 2021 | 19:21 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Anggaran-anggaran yang tidak efisien diusulkan untuk direalokasi dan refocusing kepada penanganan pandemi Covid-19 di dalam negeri.

Itu adalah usulan yang disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menanggapi angka kasus positif Covid-19 yang pada Kamis kemarin (24/6) mencapai rekor tertinggi karena bertambah hingga 20.574 kasus.

"Kalau begini terus rumah sakit sekarang sudah enggak mampu nampung, dibiarkan. Sementara ekonomi masih berjalan," ujar Tauhid saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/6).


Sebagi contoh, Tauhid menyinggu kejadian lonjakan pasien positif Covid-19 yang ada di Kota Bekasi, yang menyebabkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Chasbullah Abdulmadjid Bekasi kehabisan ruang isolasi dan mengakibatkan pasien skrining Covid-19 dirawat di pelataran trotoar parkiran RS.

"Kita ini kan lebaran bulan Mei, kemungkinan sampai Juni akhir masih belum puncak. Artinya kami khawatir ini belum puncaknya. Maka harusnya lebih ketat atau lebih drastis kebutuhannya dari tahun lalu," imbuhnya.

Maka dari itu, Tauhid meminta pemerintah untuk memprioritaskan kesehatan dahulu ketimbang ekonomi. Bahkan, ia menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi cerita tahun 2021 ada pemulihan ekonomi melihat ada lonjakan drastis Covid-19.

"Kalau saya bilang sih ini gelombang kedua. Ini kan kenaikannya jauh lebih dahsyat kenaikan (per harinya). Dan kita enggak tau ini selesai kalau strateginya masih seperti ini," tuturnya.

Lebih lanjut, Tauhid menekankan realokasi dan refocusing anggaran harus segera diputuskan pemerintah. Karena, dalam proses klaim pencairan pendanaan penanganan Covid-19 seringkali membutuhkan proses birokrasi yang cukup memakan waktu, sehingga baik RS maupun Pemda akan kesulitan untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang diperlukan mendesak.

"Kan sudah ada planning-nya, sudah ada perencanaan untuk sektor lain, mereka untuk mengubah itu persetujuannya DPRD untuk daerah, dan masalahnya skenarionya sekarang pemulihan. Nah mau enggak sektor-sektor lain dikurangi?" tanya Tauhid.

"Ya pemerintah harus melakukan pembahasan di internal, ini harus realokasi anggaran nih," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya