Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

ProDEM: Miris, Corona Membuat Rakyat Sengsara Tapi Jadi Berkah Koruptor

JUMAT, 25 JUNI 2021 | 19:18 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sebuah video pendek yang memperlihatkan kondisi di RSUD Bekasi yang sangat memprihatinkan. Sebab, pasien yang membludak membuat penanganan hingga ke halaman rumah sakit.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule turut menyampaikan keprihatinan atas apa yang terjadi.

Di satu sisi, Iwan Sumule merasa miris karena kondisi pilu ini berbanding terbalik dengan lingkaran elite. Di mana tidak sedikit elite yang justru foya-foya dengan kehadiran pandemi Covid-19.


Para pejabat amat memanfaat kehadiran UU 2/2020 tentang Corona. Sebab, mereka mendapat imunitas dalam mengelola anggaran besar untuk penanganan Covid-19. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan dan penyelewengan anggaran.

“Koruptor diberi imunitas karena apapun yang dikentit bukan kerugian negara, tapi dianggap pembiayaan. Syaratnya satu, jangan sampai kena OTT,” urainya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (25/6).

Iwan mengurai bahwa kekebalan yang dimiliki elite pengelola dana Covid-19 terbilang cukup lama, yaitu hingga 2023.

Artinya, selama itu pula, jika penegak hukum bekerja dengan baik, maka akan muncul sejumlah skandal seperti dugaan korupsi bantuan sosial untuk Covid-19 di Kemensos.

“Setelah bansos, muncul lagi dugaan BPJS dikorupsi. Jadi corona membuat kesengsaraan rakyat, tetapi membawa berkah bagi koruptor,” tuturnya.

Terakhir, Iwan Sumule teringat ucapan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut para koruptor saat ini lebih gila dari zaman orde baru. Koruptor, kata Mahfud, bahkan telah bersatu untuk menghantam KPK.

Di satu sisi, Iwan Sumule khawatir para koruptor itu nyaman dengan era Pemerintahan Joko Widodo sehingga ingin jabatan presiden ditambah.

“Fenomena yang terjadi seolah ada kesan koruptor menghendaki pemerintahan Jokowi untuk berlaku otoriter dan perpanjang masa jabatan presiden,” tutupnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya