Berita

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP, Muhammad Iqbal/Net

Politik

PPP Dukung Penunjukan Pengganti Marsekal Hadi Satu Paket Dengan Wakil Panglima TNI

JUMAT, 25 JUNI 2021 | 18:16 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi I DPR memberikan dukungan dengan kabar posisi Wakil Panglima TNI akan kembali diisi.

Anggota Komisi I DPR, Muhammad Iqbal mendukung posisi Wakil Panglima TNI, dan saat inilah momentum tepat untuk melantik posisi baru tersebut.

Momentum yang dimaksudkan Iqbal adalah, posisi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun pada November tahun ini.


"Saya kira saat ini momentum tepat untuk menunjuk Wakil Panglima TNI, sehingga Presiden bisa menunjuk sekaligus yaitu Panglima dan Wakil Panglima TNI," kata Iqbal kepada wartawan, Jumat (25/6).

Dijelaskan legislator PPP itu, jabatan Wakil Panglima TNI sudah diatur di dalam Peraturan Presiden 66/2019 tentang Susunan Organisasi TNI.

Namun demikian, Iqbal menyatakan masalah siapa akan ditunjuk sebagai Wakil Panglima TNI termasuk Panglima TNI yang baru adalah bagian dari hak preogratif Presiden Joko Widodo.

"Semua itu kami serahkan ke Presiden untuk memutuskannya, karena Presiden di dalam konstitusi kita mempunyai hak preogratif untuk menunjuk pimpinan TNI yaitu Panglima dan Wakil Panglima TNI," tandasnya.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin sebelumnya menyatakan, keputusan mengenai ada atau tidaknya Wakil Panglima TNI akan ditentukan pekan depan.

Hanya saja, Ngabalin tidak menjelaskan tanggal pasti pengumuman itu akan disampaikan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya