Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Net
Pandemi Covid-19 yang melanda dunia menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di beberapa negara pada 2020.
Jelas, hal tersebut berdampak terhadap penurunan jumlah penempatan PMI pada tahun 2020 sebesar 59% dan penurunan remitansi sebesar 17,5%
dibanding tahun 2019.
Penempatan PMI makin turun ketika pada Maret 2020, diberlakuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Keputusan Menaker) 151/2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI.
Penempatan PMI makin turun ketika pada Maret 2020, diberlakuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Keputusan Menaker) 151/2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI.
Jumlah penempatan PMI mulai kembali mengalami kenaikan ketika Keputusan Menaker 151/2020 dicabut dan diganti dengan Keputusan Menaker 294/2020 tentang Pelaksanaan Penempatan PMI pada Adaptasi Masa Kebiasaan Baru.
Meski mulai mengalami kenaikan, namun jumlah penempatan PMI masih lebih rendah dibanding sebelum terjadi Pandemi Covid-19.
Nah, dalam rangka menjalankan tugas, pokok, dan fungsi untuk memberikan pelindungan bagi PMI dan keluarganya yang meliputi pelindungan hukum, ekonomi dan sosial, baik sebelum, selama, dan setelah bekerja yang juga mencakup penempatan dan pemberdayaan ekonomi, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menemui Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Kamis (24/6).
Dalam pertemuan tersebut salah satu poin yang dibahas adalah terkait perlunya penguatan kebijakan pelindungan PMI dan keluarganya. Terutama dalam hal penanganan keberangkatan dan kepulangan PMI pada masa pandemi dalam rangka penanggulangan Covid-19 secara global, serta selanjutnya untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Concern kita adalah pada keberangkatan dan kepulangan pekerja migran. Hal ini harus termonitor dan kita juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan,†ujar Airlangga, melalui keterangannya, Jumat (25/6).
Ditambahkan Airlangga, harus ada Roadmap untuk membantu meningkatkan keterampilan masyarakat di daerah yang menjadi kantong Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan pelatihan yang dapat melengkapi kebutuhan pelatihan bagi CPMI, agar dapat meningkatkan peluang sektor bekerja di luar negeri.
Pada kesempatan tersebut, BP2MI juga menyampaikan data bahwa pada tahun 2020 hampir 120.000 PMI telah memanfaatkan Program Kartu Prakerja.
“Dengan
upskilling melalui prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi,†tutur Airlangga.
Selain memberikan program pelatihan untuk CPMI, BP2MI dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja juga telah melakukan diskusi terkait fasilitasi pemberian pelatihan kepada Purna-PMI. BP2MI rencananya akan membuka 92 titik layanan pendampingan bagi Purna-PMI di seluruh
Indonesia.
Layanan pendampingan ini diharapkan dapat mendorong Purna-PMI untuk mengakses Program Kartu Prakerja, sehingga Purna-PMI dapat memperoleh pelatihan dalam rangka
skilling, reskilling, maupun
upskilling. Sehingga akan membantu mereka untuk mendapat pekerjaan baru di Indonesia, menjaga produktivitas agar tidak jatuh menjadi pengangguran usai pulang ke tanah air.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Tim Asistensi Menko Perekonomian Raden Pardede, dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Benny Rhamdani beserta pejabat BP2MI lainnya.
