Berita

Mantan Jurubicara Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie M. Massardi/Net

Politik

Melihat 4 Fase Ini, Mustahil Grafik Kasus Covid-19 Bisa Menurun

JUMAT, 25 JUNI 2021 | 15:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tidak ada manajemen krisis dalam penanganan pandemi Covid-19. Rakyat tidak melihat upaya serius pemerintah dalam menangani virus dan dampak yang ditimbulkan.

"Pandemi kian menggila. Ini pemerintah kepalanya di mana? Siapa tanggung jawab?" ujar mantan Jurubicara Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie M. Massardi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/6).

Menurutnya, ketidakseriusan pemerintah dalam menangani corona bisa diamati dari empat fase.


Pertama, penanganan Covid-19 hanya lelucon. Sebelum pandemi, pemerintah menggunakan buzzer secara massif untuk membantah analisa bahwa virus corona sudah masuk ke Indonesia pada Januari-Maret 2020.

Lelucon lainnya, Menko Polhukam, Mahfud MD dan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan pernah buat candaan, bahwa Covid-19 itu mirip seorang istri: sama-sama sulit ditaklukkan dan oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat dilakukan agar dapat hidup berdampingan adalah menyesuaikan diri. "Corona is like your wife" kata Mahfud yang mengklaim mendapat kiriman meme dari Luhut.

"Lelucon yang paling parah, turis dan TKA dari China berdatangan di tengah pandemi. Kan kita tahu corona itu berasal dari Wuhan, China," kata Adhie Massardi dengan nada kesal.

Fase kedua, Covid-19 dijadikan sebagai bancakan. Misalnya, yang paling nyata adalah kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) sembako untuk masyarakat. Dan, dugaan penyimpangan bansos Covid-19 yang nilainya mencapai Rp 100 triliun.

Fase ketiga, Covid-19 digunakan sebagai momentum untuk arogansi kekuasaan. Yaitu, menghabisi lawan-lawan politik. Menangkapi para aktivis. Terbaru, vonis 4 tahun yang diterima M. Rizieq Shihab.

"Pandemi untuk arogansi kekuasaan, hasilkan vonis untuk penjarakan lawan politik. Ngaco!" tegas Adhie Massardi.

Contoh arogansi kekuasaan yang lain, pemerintah pusat merasa penguasaan penuh terhadap pemerintah daerah. Sehingga daerah terintersep oleh pusat.

Fase keempat atau yang terakhir, vaksinasi Covid-19 yang sedang berjalan lebih menjalankan proyek dibanding mengatasi pandemi.

"Karena ditangani BUMN, Menag BUMN. BUMN dan Kesehatan seperti jalan sendiri. Dan kenapa misalnya tidak libatakan IDI. Jadi, tidak ada manajemen krisis dalam menanggulangi pandemi," kata Adhie Massardi, yang juga Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) itu.

Menurut Adhie Massardi, dengan memperhatikan empat fase ini, dan kalau tidak ada penanganan serius, maka pandemi Covid-19 di Tanah Air akan susah ditangani.

"Melihat fase-fase yang kacau balau semacam ini, maka sangat mustahil grafik peningkatan pandemi bisa turun. Akibatnya, tentu saja rakyat menanggung semuanya ini, termauk mempertaruhkan nyawa," ucapnya.

Per hari kemarin, sebanyak 20.574 orang terkonfirmasi positif Covid-19. Dengan penambahan itu, total yang terpapar sebanyak 2.053.995 orang. Sembuh 1.826.504 orang, dan meninggal dunia 55.949.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya