Berita

Anggota Komisi IV DPR, Luluk Nur Hamidah saat bagikan ikan ke ibu dan anak di Sragen, Jawa Tengah/RMOL

Kesehatan

Perangi Stunting, Luluk Nur Hamidah Gandeng KKP Bangun Kesadaran Konsumsi Ikan

JUMAT, 25 JUNI 2021 | 03:44 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Kesadaran memerangi kasus stunting bagi anak harus dimulai dari pemahaman orang tua terhadap asupan makanan yang berkualitas.

Saat ini Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah dengan angka stunting yang tinggi.

Anggota DPR RI Luluk Nur Hamidah mengatakan, salah satu hal penting untuk memenuhi asupan protein hewani bagi ibu hamil dan balita dapat mencegah dan menekan angka stunting.


Kata Luluk, salah satu caranya mengkonsumsi ikan yang cukup bagi ibu hamil dan anak.
Ia melakukan kegiatan pembagian ikan ke masyarakat sejak Rabu (23/6)

”Kami bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) Keamanan Ikan Hasil Semarang hadir di masyarakat untuk memberikan edukasi sekaligus sosialisasi dan peran kontributif dalam memerangi angka kenaikan stunting,” ujar Luluk.

Dia mengingatkan angka stunting di kabupaten Sragen cukup tinggi. Dengan demikian perlu ada peran dari seluruh sektor baik pemerintah dan masyarakat.

”Stunting ini ancaman yang sangat serius, harapannya pada 2030 stunting bisa kita tekan sampai pada angka 15 persen di Kabupaten Sragen,” demikian kata anggota Komisi IV DPR RI ini.

Luluk menekankan stunting sangat mungkin terjadi ketika masih dalam kandungan. Ketika ibu hamil kekurangan asupan terhadap kebutuhan tumbuh kembang janin. Selain itu pengaruh lingkungan yang kurang sehat juga berperan.

”Aspek budaya kadang juga pengaruh. Seperti ibu hamil didoktrin tidak makan ikan dengan alasan anaknya amis, Ini salah. Seharusnya makanan bergizi diberikan sebaik mungkin bagi ibu dan anak,” terang Luluk.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan harus ada pendekatan baru untuk bantuan sosial (Bansos).

Hendaknya diperhatikan untuk paket bantuan bagi keluarga yang terindikasi stunting. Sehingga data yang akurat menjadi sangat penting untuk memetakan penerima bantuan.

”Misalnya bantuan untuk yang ada stunting, isian sembako bisa ditambahkan olahan ikan dan beras nutri zinc, beras khusus untuk mencegah stunting, harganya mahal makanya pemerintah yang harus membeli dari petani dan dibagikan ke keluarga yang stunting,” usul Luluk.

Dia menjelaskan sebenarnya makanan sehat bisa didapat dengan harga yang relatif terjangkau.

Dalam pandangan Luluk, Junk food dan makanan instan yang nilai gizinya tidak memadai bisa lebih mahal.

”Makanan sehat dan berkualitas asumsinya tidak mahal. Misal telur ayam sekilo bisa dikonsumsi keluarga sampai seminggu. Bandingkan dengan junk food yang harganya pasti lebih mahal,” bebernya.

Lantas untuk memastikan harga makanan yang sehat juga harus dikawal pemerintah. Jangan sampai harganya menjadi tidak terjangkau. Selain itu harus dijaga agar tidak sampai merugikan para petani, peternak maupun nelayan.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Mudik Gratis 2026 Pemprov Jabar, Berikut Rute dan Cara Daftarnya

Sabtu, 21 Februari 2026 | 14:13

DPR Komitmen Kawal Pelaksanaan MBG Selama Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 13:32

Harga Minyak Bertahan di Level Tertinggi Enam Bulan, Dibayangi Ketegangan AS-Iran

Sabtu, 21 Februari 2026 | 13:21

DPR Soroti Impor Pickup Kopdes Merah Putih

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:58

Prabowo Temui 12 Raksasa Investasi Global: “Indonesia Tak Lagi Tidur”

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:49

DPR Tegaskan LPDP Harus Tegakkan Kontrak di Tengah Polemik “Cukup Saya WNI, Anak Jangan”

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:26

Pemerintah Inggris Siap Hapus Andrew dari Daftar Pewaris Takhta

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:14

Kemenag: Tidak Ada Kebijakan Zakat untuk MBG

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:04

Korban Banjir Lebak Gedong Masih di Huntara, DPR Desak Aksi Nyata Pemerintah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 11:25

Norwegia Masih Kuat di Posisi Puncak Olimpiade, Amerika Salip Tuan Rumah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya