Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf/Net
Pemerintah tidak bisa salahkan rakyat, bagaimanapun juga kebijakan Covid-19 dan implementasinya tanggung jawab pemerintah.
Begitu diungkapkan Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf, menanggapi lonjakan kasus positif Covid-19 yang mencapai 20.574 kasus dalam sehari pada Kamis (24/6).
Menurut Gde Siriana, laporan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 terkait kasus positif hari ini sejalan dengan jumlah testing yang dilakukan di 34 provinsi terdampak, yakni sebanyak 90.503 orang dengan jumlah spesimen yang diambil 136.896 sampel.
"Dalam situasi lonjakan akibat varian baru Covid-19 tentunya bukan hanya diperlukan kecepatan vaksinasi secara masif. Tetapi juga kecepatan
tracing, testing, treatment (3T)," ujar Gde Siriana saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, sesaat lalu.
Disamping itu, Gde Siriana tidak begitu yakin pemerintah masih menggencarkan upaya
tracing dan
testing dalam situasi rumah sakit (RS) rujukan kewalahan karena mendapat banyak pasien positif.
"Dalam hal
testing, apakah itu sebagian besar dicatat dari orang-orang yang datang ke rumah sakit? Bagaimana dengan
tracing dan
testing yang jemput bola?" tanyanya.
Komite Politik dan Pemerintahan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini meyakini, angka 20 ribu lebih kasus yang ditemukan hari ini belum yang terparah.
Karena, ia membandingkan dengan upaya tracing yang dilakukan pemerintah Brazil. Di mana, dalam sehari bisa menemukan ratusan ribu kasus.
"Ini yang dilakukan Brazil dengan testing 200 ribu per hari saat terjadi lonjakan kasus," imbuhnya.
Dari pengalaman Brazil tersebut, Gde Siriana menantang pemerintah untuk melakukan testing hingga ratusan ribu orang dalam sehari.
Karena menurutnya, kunci penanganan Covid-19 adalah kecepatan vaksinasi, 3T secara efektif dan masif, serta kepatuhan masyarakat pada protokol Covid-19.
Jika itu tidak dilakukan, Gde Sirina memprediksi pemerintah bakal mendapat penilaian yang buruk dari masyarakat.
Dalam konteks ini, ia menyinggung politik kebijakan yang dilakukan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, yang mampu mengendalikan Covid-19. Bahkan masyarakat kini sudah bebas melepas masker.
Berbeda halnya, terang Gde Siriana, dengan politik kebijakan pemimpin Negeri Paman Sam sebelumnya, Donald Trump, yang justru tidak mampu mengendalikan badai Covid-19 dan tidak didukung masyarakat Amerika Serikat dalam hal kebijakan Covid-19 dan ekonominya.
"Bagaimanapun rasa kecewa masyarakat pada cara pemerintah menangani Covid sejak awal, masyarakat tetap harus ikuti prokes demi kesehatan dan keselamatan bersama. Di sisi lain, kesungguhan dan efektifitas pemerintah menangani Covid akan menentukan pemulihan ekonomi," tutur Gde Siriana.
"Seperti contoh, masyarakat AS yang terkesan dengan cara Biden menangani Covid, kemudian memberikan dukungan penuh pada kebijakan-kebijakan ekonomi Biden selanjutnya. Berbeda dengan yang diterima Trump," pungkasnya.
