Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin/Net

Politik

Rakyat Antipati Dengan Wacana Tiga Periode, Justru Gerakan SJS Perwujudan Keinginan Indonesia

KAMIS, 24 JUNI 2021 | 20:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Gerakan SJS (Seknas Jokowi, Sudahlah!) yang digagas oleh Juru Bicara Presiden Keempat, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie M. Massardi, diyakini akan disambut baik oleh masyarakat Indonesia.

Pasalnya, tujuan gerakan SJS dinilai sangat mewakili perasaan rakyat yang belakangan antipati dengan suguhan wacana presiden tiga periode yang digaungkan kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Relawan Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024.

Demikian pandangan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (24/6).


"Apa yang dilakukan oleh AM (Adhie Massardi) merupakan gerakan positif. Itu gerakan dan perwujudan dari keinginan rakyat juga. Rakyat tak butuh tiga periode," kata Ujang.

Menurut Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini, kebutuhan mendesak rakyat saat ini adalah kebutuhan hajat hidupnya terpenuhi di masa pandemi Covid-19. Bukan justru dibuat muak oleh manuver-manuver politik dan wacana Jokowi tiga periode.

"Rakyat sedang butuh kerjaan, makan, dan keselamatan dari Covid-19. Bukan dijejali isu tiga periode yang itu bertentangan dengan konstitusi," ujar Ujang.

Atas dasar itu, Pengamat Politik ini meyakini gerakan yang diinisiasi oleh Adhie Massardi akan didukung oleh mayoritas rakyat Indonesia.

"Rakyat akan mendukung SJS-nya AM. Karena itulah yang dikehendaki rakyat," pungkasnya.

Seknas Jokowi, Sudahlah! (SJS) yang digagas Juru Bicara Presiden Gus Dur, Adhie M. Massardi akan segera diluncurkan dalam waktu dekat ini.

Ditengah maraknya isu penambahan masa jabatan presiden tiga periode, SJS justru ingin mengajak seluruh elemen rakyat untuk kembali ke konsitusi UUD 1945. Khususnya mengusung pasal 7A UUD 1945 yang substansinya memungkinkan terkait pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden di tengah jalan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya