Berita

Pengamat politik, DR. Andi Yusran/Rep

Politik

Andi Yusran: Utang Membengkak Karena Salah Kelola Dan Mahalnya Birokrasi

KAMIS, 24 JUNI 2021 | 16:59 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Utang yang harus ditanggung Indonesia semakin membengkak karena salah tata kelola dan mahalnya biaya operasional birokrasi.

Begitu dikatakan pengamat politik, DR. Andi Yusran dalam serial diskusi Tanya Jawab Cak Ulung dengan tema "Negara Terlilit Utang" yang digelar Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/6).

"Kan terungkap beberapa waktu lalu misalnya ada diskusi antara satu kementerian dengan anggota dewan, ternyata untuk membuat satu permen (peraturan menteri) habis sekian puluh miliar," ujar Andi Yusran.


"Jangan sampai anggaran kita, APBN jebol gara-gara lebih  separuhnya habis membiayai birokrasi," katanya lagi.

Dugaan Andi, mahalnya biaya birokrasi seperti pembiayaan pembuatan aturan hampir terjadi di semua kementerian dan lembaga. Walau sudah menjadi rahasia umum, menurutnya, mahalnya biaya birokrasi tetap saja terjadi.

"Saya melihat ada aroma market seperti permen tadi, itu tidak hanya satu tapi hampir semua kementerian dan lembaga melakukan itu dan ini didiamkan. Ujung-ujungnya melakukan utang karena pemerintah tidak bisa mengambil kebijakan lain," jelasnya.

Pada posisi itu, lanjut Andi, DPR RI sebagai lembaga legislatif juga tidak bisa berbuat banyak selain mengikuti apapun kebijakan eksekutif.

"Di DPR saya lihat membisu pada posisi ini, karena saya lihat posisi DPR pada posisi subordinasi dari eksekutif," katanya.

Saat ini, Parlemen dikuasi oleh partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Kita lihat perimbangan kekuatan di DPR semua pada posisi di bawah posisi subordinasi eksekutif, hanya satu, dua partai yang masih berdiri sebagai oposan, sehingga suara DPR menjadi tidak efektif," ucap Andi.

Utang pemerintah sudah mencapai Rp 6.074,56 triliun pada tahun 2020. Jumlah utang ini naik tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2019, yaitu Rp 4.778 triliun.

Ketua  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna mengaku khawatir pemerintah tidak mampu untuk membayarnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya