Berita

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira/Repro

Politik

Bhima Yudhistira: Utang Berapapun Tidak Jadi Masalah Jika Kemampuan Bayar Tinggi, Indonesia Kan Tidak

KAMIS, 24 JUNI 2021 | 16:41 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Persoalan utang bukanlah satu hal baru bagi Indonesia. Bahkan, persoalan utang itu sudah terjadi jauh sebelum masa pandemi Covid-19.

Begitu dikatakan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, dalam serial diskusi Tanya Jawab Cak Ulung bertema "Negara Terlilit Utang" yang digelar Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/6).

"Permasalahan utang ini sudah ada sejak sebelum pandemi Covid-19 dan kenaikannya terjadi 5-6 tahun yang lalu," ujar Bhima.


Permasalahan utamanya, kata Bhima, bukan terletak pada besarnya utang yang harus ditanggung pemerintah Indonesia.

"Mau utangnya Rp 10 ribu triliun kalau bisa bayar ya tidak ada masalah. Amerika Serikat, Jepang, itu kan utangnya besar-besar. Rasio utangnya di atas 100 persen, tapi kemampuan bayarnya juga besar," jelas Bhima.

Bhima menambahkan, perbedaan Indonesia dan Jepang misalnya, adalah soal bagaimana utang dilepas. Di Indonesia pemerintah melepas bebas kepada siapapun yang mau membeli surat utang.

"Kemudian mereka (Jepang) kalau ngutang tidak seperti Indonesia, kalau di Indonesia utang dilepas yang beli bukan hanya di Indonesia tapi juga investor asing. Sehingga kalau investor asingnya keluar maka akan guncang sistem keuangan Indonesia," urainya.

Sementara di Jepang, utang banyak diserap bank sentral termasuk ritel atau investor dalam negeri.

"Sehingga meskipun rasio utang di atas 100 persen tetapi itu kalau dijual utangnya kan uangnya berputar di Jepang. Jadi tidak terjadi capital outflows, itu risiko yang pemerintah anggap enteng," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya