Berita

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira/Repro

Politik

Bhima Yudhistira: Utang Berapapun Tidak Jadi Masalah Jika Kemampuan Bayar Tinggi, Indonesia Kan Tidak

KAMIS, 24 JUNI 2021 | 16:41 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Persoalan utang bukanlah satu hal baru bagi Indonesia. Bahkan, persoalan utang itu sudah terjadi jauh sebelum masa pandemi Covid-19.

Begitu dikatakan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, dalam serial diskusi Tanya Jawab Cak Ulung bertema "Negara Terlilit Utang" yang digelar Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/6).

"Permasalahan utang ini sudah ada sejak sebelum pandemi Covid-19 dan kenaikannya terjadi 5-6 tahun yang lalu," ujar Bhima.


Permasalahan utamanya, kata Bhima, bukan terletak pada besarnya utang yang harus ditanggung pemerintah Indonesia.

"Mau utangnya Rp 10 ribu triliun kalau bisa bayar ya tidak ada masalah. Amerika Serikat, Jepang, itu kan utangnya besar-besar. Rasio utangnya di atas 100 persen, tapi kemampuan bayarnya juga besar," jelas Bhima.

Bhima menambahkan, perbedaan Indonesia dan Jepang misalnya, adalah soal bagaimana utang dilepas. Di Indonesia pemerintah melepas bebas kepada siapapun yang mau membeli surat utang.

"Kemudian mereka (Jepang) kalau ngutang tidak seperti Indonesia, kalau di Indonesia utang dilepas yang beli bukan hanya di Indonesia tapi juga investor asing. Sehingga kalau investor asingnya keluar maka akan guncang sistem keuangan Indonesia," urainya.

Sementara di Jepang, utang banyak diserap bank sentral termasuk ritel atau investor dalam negeri.

"Sehingga meskipun rasio utang di atas 100 persen tetapi itu kalau dijual utangnya kan uangnya berputar di Jepang. Jadi tidak terjadi capital outflows, itu risiko yang pemerintah anggap enteng," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya