Berita

Anggota Komisi IX DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Pataonan Daulay/Net

Politik

Jokowi Ogah Lockdown, Saleh Daulay: PPKM Mikro Itu Sudah Berjilid-jilid, Saya Enggak Yakin!

KAMIS, 24 JUNI 2021 | 16:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penegasan tidak ingin menerapkan penguncian atau lockdown yang disampaikan Presiden Joko Widodo dikritik Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Pataonan Daulay.

Saleh menilai, pernyataan Kepala Negara tidak tepat menyamakan esensi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro dengan lockdown, untuk tidak mengubah kebijakan penanganan Covid-19.

Padahal, Anggota Komisi IX DPR RI ini melihat pelaksanaan PPKM Mikro jauh berbeda dengan lockdown. Karena dirinya sudah mengevaluasi pelaksanaan PPKM Mikro yang berjalan selama 12 kali perpanjangan.


Di mana hasilnya, ia mendapatkan kesimpulan bahwa kebijakan tersebut masih membuka ruang interaksi masyarakat di luar rumah, yang notabene menjadi sumber dari transmisi virus Covid-19.

Sementara, lockdown memastikan aktivitas masyarakat terkunci atau tidak diperbolehkan keluar dari rumah selama masa yang ditentukan. Sehingga, transmisi virus Covid-19 bisa ditekan.

"Karena itu, menurut saya tetap ada perbedaan, tapi ya silakan saja. Wajar masyarakat menyampaikan pertanyaan dan usulan (lockdown), sebab yang mereka rasakan tidak seperti itu, mereka ingin terhindar dari bahaya Covid-19 ini," ujar Saleh kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/6).

"Jadi, saya berpendapat bahwa lockdown dan PPKM Mikro tidak sama, dicoba lah dengan program alternatif baru, kalau masih tetap pakai PPKM Mikro saya enggak yakin hasilnya bisa maksimal," sambungnya.

Sebagai bagian dari evaluasi, Saleh meminta pemerintah mencari alternatif kebijakan penanganan Covid-19 selain PPKM Mikro.

"Pemerintah sudah memberlakukan PPKM ini sudah jauh hari, dan sudah berjilid-jilid itu sampai jliid terakhir ini jilid ke 12 kalau enggak salah, tapi kan hasilnya tetap tidak maksimal," tuturnya.

Maka dari itu, Saleh mendorong agar pemerintah bisa mengevaluasi program penanganan Covid-19 yang diterapkan saat ini, apakah berdampak terhadap kesehatan masyarakat atau tidak, dan apakah butuh dilakukan secara menyeluruh (makro) atau mikro seperti saat ini.

Dengan begitu, Saleh memandang akan ada solusi praktis untuk penanganan lonjakan kasus positif Covid-19 yang totalnya sudah mencapai 2 juta orang terinfeksi.

"Menurut saya mau mikro mau makro sekarang ini harus dievaluasi, sebab saat ini penyebaran virus Covid-19 itu bukan malah turun tapi masih terus naik, dan eskalasinya sangat tinggi sekali,” tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

RUU Koperasi Diusulkan Jadi UU Sistem Perkoperasian Nasional

Rabu, 17 Desember 2025 | 18:08

Rosan Update Pembangunan Kampung Haji ke Prabowo

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:54

Tak Perlu Reaktif Soal Surat Gubernur Aceh ke PBB

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:45

Taubat Ekologis Jalan Keluar Benahi Kerusakan Lingkungan

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:34

Adimas Resbob Resmi Tersangka, Terancam 10 Tahun Penjara

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:25

Bos Maktour Travel dan Gus Alex Siap-siap Diperiksa KPK Lagi

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:24

Satgas Kemanusiaan Unhan Kirim Dokter ke Daerah Bencana

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:08

Pimpinan MPR Berharap Ada Solusi Tenteramkan Warga Aceh

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:49

Kolaborasi UNSIA-LLDikti Tingkatkan Partisipasi Universitas dalam WURI

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:45

Kapolri Pimpin Penutupan Pendidikan Sespim Polri Tahun Ajaran 2025

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:42

Selengkapnya