Berita

Anggota Komisi XI DPR RI fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno/Net

Politik

Usul PDIP Agar Pemerintah Bisa Bayar Utang: Genjot Belanja Berkualitas Dan Kurangi Kebocoran Anggaran

RABU, 23 JUNI 2021 | 21:01 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Nilai utang pemerintah yang mencapai Rp.1.193,29 triliun dalam audit laporan keuangan pemerintah tahun 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak begitu membuat khawatir Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sebabnya, PDIP melihat satu solusi praktis yang bisa dilakukan pemerintah untuk membayarkan utang tahun 2020 yang disebabkan pelebaran defisit anggaran hingga Rp. 947,7 triliun atau 6,14 persen.

Defisit tersebut disebabkan realisasi pendapatan negara dan hibah di tahun 2020 hanya sebesar Rp.1.647,78 triliun. Sementara realisasi belanja negara sebesar Rp.2.595,48 triliun.
 

 
Anggota Komisi XI DPR RI fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno menjelaskan, pihaknya mengusulkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja dan mengurangi kebocoran anggaran pada tahun anggaran 2021 ini.

Dengan cara itu, Hendrawan melihat potensi pendapatan negara bisa cukup besar, sehingga utang yang tercatat pada tahun lalu bisa mulai dibayarkan.

"Sekarang prinsip utama kita adalah meningkatkan kualitas belanja dan mengurangi kebocoran. Bila ini bisa dilakukan, efektivitas belanja akan meningkat dan mempercepat proses pemulihan ekonomi," ujar Hendrawan saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/6).

Selain itu,Hendrawan juga berharap pemerintah bisa menemukan solusi praktis lainnya untuk menjungkit perekonomian dalam negeri, agar bisa menambal utang yang ada.

Sebagai contoh, ia meminta Kementerian Keuangan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, meskipun di tengah pandemi Covid-19 ini banyak masyarakat dan termasuk industri di berbagai sektor yang terdampak.

"Alternatif utang adalah pajak. Jadi pajak harus digenjot. Namun dalam kondisi begini, penerimaan pajak juga melemah," tuturnya.

Karena itu, Hendrawan lebih cendrung menyarankan pemerintah untuk memilah-milah belanja. Di mana baiknya, belanja yang tidak begitu penting bisa diperkecil, walaupun dampaknya bakal memukul sektor riil,"

"Dan tidak mendukung strategi mengatasi resesi. Ya serba susah memang," tandasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

UPDATE

Inilah Jurus GoTo Tingkatkan Kesejahteraan Driver

Rabu, 28 Januari 2026 | 00:08

Relawan SPPG Didorong Bersertifikasi

Rabu, 28 Januari 2026 | 00:04

Ulama Asal Madura Raih Summa Cum Laude di Universitas Al-Azhar

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:44

Penolakan Publik soal Posisi Polri di Bawah Kementerian Capai 71,9 Persen

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:28

MUI Sarankan RI Mundur dari Board of Peace

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:21

GAN Minta Mabes Polri Gelar Perkara Khusus Kasus Pemalsuan IUP

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:18

Jelang HPN 2026, JMSI Kaltim Dorong Pers Adaptif Hadapi Perubahan Perilaku Gen Z

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:18

Asta Cita Prabowo Tak Boleh Berhenti Sebatas Slogan Politik

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:01

Pusjianmar Seskoal Bedah MDA Bersama Pakar dari British Royal Navy

Selasa, 27 Januari 2026 | 22:57

Presiden Prabowo Perkuat Kerja Sama Pendidikan Indonesia-Inggris

Selasa, 27 Januari 2026 | 22:55

Selengkapnya