Eriko Sotarduga: Kekhawatiran BPK Soal Utang Harus Dibuktikan

Kekhawatiran tidak terbayarnya utang negara seperti yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menuai tanda tanya.

"Standar apa yang digunakan BPK dalam menentukan tingkat solvabilitas utang Indonesia? Ini harus dapat dibuktikan secara akuntabel,” ucap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Eriko Sutarduga lewat keterangan persnya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/6).

Dalam kesempatan sebelumnya, Ketua BPK, Agung Firman Sampurna khawatir pemerintah sulit membayar utang karena tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga telah melampaui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penerimaan negara.

Terlebih utang tahun 2020 juga disebut telah melampaui batas rekomendasi IMF yakni, rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77 persen melampaui rekomendasi IMF sebesar 25 persen sampai 35 persen.

Eriko tak menampik dan mengakui bahwa rasio utang Indonesia saat ini meningkat, namun baik dan buruk menurutnya relatif.

“Oleh karenanya BPK harus dapat menunjukkan sisi mana yang berbahaya?" ujarnya.

Selama ini, politisi PDIP ini melihat pengelolaan utang Indonesia sudah sesuai dengan standar akuntabilitas keuangan negara. Sebagian utang pemerintah pun disebutnya berupa SBN.

"Kemudian, solusi apa yang ditawarkan oleh BPK untuk mengatasi kenaikan rasio utang di tengah pandemi ini?” tandasnya.