Berita

Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, 23 Juni/Repro

Politik

Angkat Bicara Soal Desakan Lockdown, Jokowi Tetap Kukuh Pada Penerapan PPKM Mikro

RABU, 23 JUNI 2021 | 16:28 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Desakan pakar kesehatan hingga kelompok masyarakat sipil terkait kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di dalam negeri, yaitu berupa penguncian atau lockdown, akhirnya dijawab Presiden Joko Widodo.

Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah menyambut baik berbagai masukan dari banyak pihak terkait lockdown maupun penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Pemerintah menerima banyak masukan, dan kami tentu menerima baik berbagai masukan baik pribadi, kelompok, ataupun masyarakat. Termasuk usulan untuk memberlakukan kembali PSBB maupun lockdown, mengingat lonjakan kasus positif yang sangat pesat," ujar Jokowi dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (23/6).


Mantan wali Kota Solo ini juga mengakui bahwa dampak dari lonjakan kasus positif sepekan terakhir telah membuat tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy rate atau BoR) di rumah sakit rujukan Covid-19 semakin meningkat, bahkan di beberapa daerah sudah mencapai 100 persen.

Maka dari itu, Jokowi memastikan bahwa langkah kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengendalikan sebaran virus Covid-19 sudah tepat. Mengingat, sudah dilakukan pengkajian berdasarkan sejumlah indikator.

"Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhubungkan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik di negara kita di Indonesia, dan juga pengalaman-pengalaman di negara lain," paparnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Jokowi menyatakan bahwa kebijakan yang diambil saat ini masih sama, yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro.

"Dan pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalahnya, yaitu komunitas," demikian Joko Widodo.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya