Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Intan Fauzi/Net

Politik

Mudik Dilanggar Yang Tidak Mudik Berwisata, Bukti Pemerintah Tidak Tegas!

RABU, 23 JUNI 2021 | 14:59 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tidak tegasnya aturan larangan mudik beberapa waktu lalu dan dibukanya destinasi wisata, diyakini menjadi andil yang cukup besar dalam peningkatan kasus Covid-19 saat ini.

Anggota Komisi IX DPR RI, Intan Fauzi mengatakan, sekalipun masyarakat sudah dilarang mudik, tetapi tidak tegasnya penerapan di lapangan membuat 1,5 juta pemudik lolos ke kampung halaman.

Bahkan, lanjutnya, sekalipun masyarakat patuh tidak bepergian jauh atau mudik, mereka tetap berkerumun di tempat-tempat wisata yang diizinkan beroperasi oleh pemerintah.


"Destinasi wisata tidak ditutup, hingga yang tidak mudik pun lari ke tempat-tempat wisata hingga terjadi kerumunan," kata Intan Kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/6).

Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyinggung soal restoran atau rumah makan hingga pusat perbelanjaan yang diizinkan beroperasi walaupun pengunjung dibatasi.

Hal-hal seperti itulah, kata dia, yang membuat kemudian masyarakat terbawa suasana kelonggaran hingga abai pada prokes. Padalah, semua berawal dari pemerintah yang tidak tegas dengan aturan pembatasan yang dibuat.

"Tidak bisa disalahkan kepada masyarakat melanggar prokes, itu memang harus ada kesadaran. Ibaratnya kita buang sampah tapi kalau tempat sampahnya tidak disediakan kan sama saja bohong," ucap Intan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya