Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Intan Fauzi/Net

Politik

Mudik Dilanggar Yang Tidak Mudik Berwisata, Bukti Pemerintah Tidak Tegas!

RABU, 23 JUNI 2021 | 14:59 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tidak tegasnya aturan larangan mudik beberapa waktu lalu dan dibukanya destinasi wisata, diyakini menjadi andil yang cukup besar dalam peningkatan kasus Covid-19 saat ini.

Anggota Komisi IX DPR RI, Intan Fauzi mengatakan, sekalipun masyarakat sudah dilarang mudik, tetapi tidak tegasnya penerapan di lapangan membuat 1,5 juta pemudik lolos ke kampung halaman.

Bahkan, lanjutnya, sekalipun masyarakat patuh tidak bepergian jauh atau mudik, mereka tetap berkerumun di tempat-tempat wisata yang diizinkan beroperasi oleh pemerintah.


"Destinasi wisata tidak ditutup, hingga yang tidak mudik pun lari ke tempat-tempat wisata hingga terjadi kerumunan," kata Intan Kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/6).

Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyinggung soal restoran atau rumah makan hingga pusat perbelanjaan yang diizinkan beroperasi walaupun pengunjung dibatasi.

Hal-hal seperti itulah, kata dia, yang membuat kemudian masyarakat terbawa suasana kelonggaran hingga abai pada prokes. Padalah, semua berawal dari pemerintah yang tidak tegas dengan aturan pembatasan yang dibuat.

"Tidak bisa disalahkan kepada masyarakat melanggar prokes, itu memang harus ada kesadaran. Ibaratnya kita buang sampah tapi kalau tempat sampahnya tidak disediakan kan sama saja bohong," ucap Intan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya